Tiga Kunci Infrastruktur Kita
Nota Keuangan 2024. Dalam Nota Keuangan 2024, secara umum disebutkan: anggaran infrastruktur yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur nasional.
Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun. Karena itu, diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi swasta dan badan usaha melalui beberapa skema KPBU dan skema pembiayaan kreatif lainnya.
Berikut penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting and Related Meetings atau pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral se-ASEAN didi Hotel Mulia, Kamis Jakarta (24 Agustus 2023:
Terdapat tiga hal penting dalam membangun infrastruktur Indonesia. Pertama, merencanakan kebijakan yang tepat untuk menarik investor. Kebijakan yang tepat akan menarik untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur.
Kedua, melakukan persiapan yang matang untuk memulai pembangunan infrastruktur. Termasuk menyiapkan infrastruktur pendukung seperti jalan raya, sumber air bersih, ketersediaan listrik.
Biasanya hal tersebut memerlukan persiapan terutama jika mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga isu risiko tata kelola.
Ketiga adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pembangunan infrastruktur tidak bisa mengandalkan satu sumber pembiayaan saja.
Untuk itu, pemerintah Indonesia membuat program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam program ini, pihak swasta diajak untuk berkontribusi dalam membangun proyek infrastruktur. Tentunya, dengan sejumlah insentif yang menarik melalui Program Fasilitas Pengembangan Proyek (Project Development Facility/PDF).
Tak hanya itu, pemerintah juga menjamin berbagai risiko yang akan terjadi. Sehingga proyek tersebut menarik bagi swasta. Instrumen manajemen risiko jaminan sudah mulai diterapkan di Indonesia. Kami juga mendirikan kendaraan misi khusus jadi kami punya PT SMI. Kami juga punya IIF.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan sejumlah instrumen pinjaman modal pengembangan infrastruktur. Baik dalam bentuk green bond hingga sukuk.
Ini seperti instrumen utang. Jadi kita terbitkan seperti green bond, sukuk, itu semua instrumen yang partisipasi swasta dalam bentuk pinjaman.
Investasi Tol di Jawa
Terkati investasi jalan tol Jawa lebih menarik ketimbang Sumatera. Mengingat kondisi infrastruktur Jawa jauh lebih matang.
Proyek jalan tol di Pulau Jawa relatif lebih matang. Itulah mengapa kita dapat menarik lebih banyak investasi dari swasta.
Sementara jalan tol di Sumatera, mungkin lebih sedikit karena masih dalam kemacetan dan tantangan pembangunan fisik jalan, yang berbeda dengan Pulau Jawa.
Hal tersebut tentu memicu pembangunan infrastruktur yang tidak merata di Indonesia. Mengingat, dibutuhkan kolaborasi, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, misalnya terkait pembebasan lahan, pembelian lahan, belanja modal, hingga pembangunan.