Terapkan Jeda Kemanusiaan di Afghanistan, Ini Komitmen RI
Menteri Luar Negeri RI Retno L Marsudi mengingatkan, Indonesia mendorong agar adanya penerapan “Humanitarian Pause” (“Jeda kemanusiaan”), sebagai bagian dari upaya mengakhiri kekerasan di Afghanistan.
“Indonesia berharap kedua pihak -- Pemerintah Afghanistan dan Taliban -- dapat segera membahas upaya-upaya mengakhiri kekerasan, antara lain dengan menerapkan jeda kemanusiaan atau humanitarian pause yang diharapkan dapat berlanjut dengan kesepakatan gencatan senjata yang permanen,” kata Retno Marsudi.
Adanya “Jeda Kemanusiaan“ dinilai akan berdampak positif khususnya dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
“Selain mengakhiri penderitaan rakyat Afghanistan, jeda kemanusiaan juga akan memungkinkan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Afghanistan,” kata Retno dalam keterangan, Sabtu 5 Desember 2020.
Menlu menegaskan hal itu, terkait kesepakatan awal untuk melanjutkan pembicaraan damai, akhirnya dicapai oleh Pemerintah Afghanistan dan Taliban, Rabu 2 Desember 2020. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembicaraan mencapai perdamaian setelah berkonflik selama 19 tahun.
Pembicaraan proses perdamaian difasilitasi Amerika Serikat serta jumlah negara pendukung, yang masuk ke dalam “Quint Group” dengan Indonesia di dalamnya.
Retno Marsudi mengatakan, Indonesia menyambut baik rules of procedures (prosedur peraturan) yang dicapai Pemerintah Afghanistan dan Taliban pada Rabu lalu.
“Tahapan ini penting karena memungkinkan tahapan berikutnya, yakni perlu negosiasi isu substantif dapat dimulai. Menyambut baik kesepakatan yang merupakan langkah penting menuju perdamaian abadi di Afghanistan,” ujar Retno Marsudi.
Menurut Retno, dalam proses negosiasi perdamaian penting untuk turut melibatkan peran ulama dan perempuan.
“Menggarisbawahi prinsip Afghan-owned, Afghan-led dan pentingnya proses perdamaian yang inklusif, termasuk peran ulama dan perempuan. Indonesia juga berkomitmen terhadap upaya-upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dengan memberikan dukungan peningkatan kapasitas maupun dukungan dalam proses pembangunan Afghanistan termasuk pelibatan peran perempuan Afghanistan,” kata Retno Marsudi.
Sementara, kesepakatan awal untuk melanjutkan pembicaraan damai yang dicapai antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban, merupakan batu loncatan dari proses yang berjalan sejak 12 September 2020.
Komitmen RI untuk Perdamaian Dunia
Indonesia selalu menunjukkan komitmen kuat agas penyelesaian dalam di Afghanistan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Afghanistan. Disampaikan dalam pertemuan Arria Formula Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Proses Perdamaian di Afghanistan, yang diselenggarakan secara virtual pada hari Jumat 20 November lalu.
“Kita harus segera bertindak dan tidak bisa lagi menunggu. Kekerasan di Afghanistan harus dihentikan karena hanya akan mengikis upaya perdamaian dan kepercayaan di antara rakyat Afghanistan," kata Retno.
Menlu Retno menekankan pentingnya proses perdamaian di Afghanistan yang Afghan-owned dan Afghan-led, serta menempatkan masyarakat Afghanistan sebagai sentralnya.
Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Menlu RI menegaskan tiga hal penting terkait peristiwa yang telah menelan korban 6.000 orang tahun ini.
"Pertama, kekerasan harus segera dihentikan, karena mengancam proses perdamaian dan menggerus kepercayaan masyarakat Afghanistan," kata Retno.
"Masyarakat internasional harus meningkatkan kontribusinya dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan. Hal itu bertujuan agar situasi lebih kondusif di lapangan, meningkatkan kapasitas pemerintah, sekaligus menopang ekonomi masyarakat Afghanistan," tuturnya.
Selanjutnya, sinergi antarberbagai Lembaga PBB perlu diperkuat untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan. Sinergi ini tidak hanya penting untuk menciptakan situasi yang kondusif di lapangan, tapi juga untuk lebih melindungi kelompok rentan, termasuk dalam hal pemberdayaan perempuan.
"Seluruh lapisan masyarakat harus dilibatkan dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan negeri," tutur Retno.
Lebih lanjut, Menlu Retno menegaskan, komitmen Indonesia untuk terus mendukung Afghanistan, sampai tercapainya perdamaian yang didambakan masyarakan Afghanistan.
Presiden Afghanistan menyampaikan apresiasi kepada DK PBB atas dukungan yang berkesinambungan bagi Afghanistan. Untuk itu, DK PBB dinilai memiliki peran penting untuk terus mendorong gencatan sejata, mengimplementasikan sanksi, mendukung upaya melawan teroris termasuk pendanaannya, serta mendukung upaya konektivitas regional.
Negara-negara peserta pertemuan menyampaikan dukungan terhadap proses perdamaian yang inklusif di Afghanistan dan mengecam kekerasan yang terus berlangsung.