Survei KPK, Mahalnya Biaya untuk Jadi Gubernur

Biaya untuk menjadi pejabat setingkat gubernur dan anggota DPR tengh diperguncingkan. Menyusul hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut ongkos politik untuk posisi dimaksud, sangat tinggi.

Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, hasil survei yang dilakukan menyebut, untuk calon bupati, biaya yang disiapkan antara Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Kemudian untuk posisi gubernur dan wakil gubernur biaya yang dibutuhkan sekitar Rp100 miliar. “Ini hasil survei KPK,” ujarnya dalam acara bincang dengan tema, cegah korupsi politik, bantuan parpol jadi solusi di Gedung KPK, 17 September 2022.

Tentu saja hasil survei KPK atas tingginya biaya menjadi kepala daerah ini membuat terkejut banyak orang. Nurul Ghufron menyatakan, faktor tersebut bisa menjadi salah satu penyebab perilaku koruptif para kepala daerah. Sebab, ongkos politik yang dikeluarkan tidak sebanding dengan gaji selama lima tahun menjabat.

"Ini mengakibatkan proses politik yang semestinya dilakukan secara hati nurani kemudian menjadi transaksi bisnis. Yang terjadi pemilik modal yang akan berkuasa dan akan melahirkan rantai penyimpangan lebih lanjut dan perilaku koruptif," jelas Ghufron.

Tawaran Solusi KPK-LIPI

Untuk keluar dari persoalan tersebut, kajian KPK-LIPI menyimpulkan bahwa setiap partai politik (parpol) harus menjalankan lima fungsinya sebagaimana yang tertuang di dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Yaitu, standar kode etik; keuangan parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran.

Selanjutnya, rekrutmen kader yang baik dengan regulasi dan sistem; demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi. "Parpol akan sehat dan pemilunya bisa berintegritas," katanya.

92 Persen Kepala Daerah Dibiayai Cukong

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) membuat pernyataan mengejutkan. Ketua Dewan Pakar KAHMI ini menilai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tak sehat dan tak tidak dalam kondisi yang baik.

"Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tak sedang baik-baik saja," kata Mahfud dalam acara puncak HUT ke-56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu, 18 September 2022.

Mahfud mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan, untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, maka sulit untuk terpilih. "Kata Pak Bahlil tadi coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi," katanya.

Melihat itu, Mahfud mengklaim hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong untuk maju di Pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya.