Survei Integritas 2025 Menguat, KPK Beberkan Faktor Pendorong

Penulis: Nurul Huda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 meningkat. Jika pada tahun2024 skor SPI mencapai 71, 53, maka tahun 2025 ini menjadi 72,32 poin. Walaupun naik, skor  72,32 poin masih terhitung rentang. Apalagi jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah yang tercatat memiliki skor hingga melewati angka 80.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa. “"Skornya memang meningkat sekitar 0,8-0,9 poin dibandingkan tahun sebelumnya, tapi secara rata-rata skor ini masih rentan. Skor ini bukan hanya sekadar angka, melainkan menunjukkan bahwa perilaku korupsi di masing-masing (instansi, red.) itu masih ada,” ujarnya. 

Untuk itu dirinya menyarankan adanya penugasan inspektorat masing-masing, dan membedah skor SPI 2025 bersama KPK, terutama dengan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring yang ada pada kementerian/lembaga maupun pemda. “Nanti akan dibedah bagian apa yang risiko integritasnya masih rendah. Selain itu juga potensi kerawanan-kerawanan terhadap gratifikasi, suap, dan lain-lain masih rendah. Semua bisa dilihat, bisa diukur, dan kami lakukan (survei, red.) angka ini secara jujur, ” tambahnya.

Menurut Setyo skor SPI bukan sekadar data statistik, namun menjadi indikator bahwa praktik koruptif masih terjadi. Sebagian besar responden sepakat bahwa masih terdapat praktik pungutan liar di layanan publik, permainan dalam perizinan dan proyek, hingga praktik konflik kepentingan dan jual beli jabatan di sebagian birokrasi. Untuk itu, Setyo mendorong kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga agar menugaskan Inspektoratnya untuk melakukan pendalaman terhadap hasil SPO bersama KPK.

Selain itu dengan adanya SPI ini, KPK berusaha menyajikan peta integritas yang menggambarkan tingkat risiko korupsi secara menyeluruh di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN. Harapannya mampu menjadi rujukan strategis bagi pimpinan instansi untuk menyusun dan memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi. Selain itu Setyo juga menegaskan apabila ada kecurangan dalam pengisian SPI, maka KPK akan menemukannya karena lembaga ini mempunyai alat, ada tool (alat, red.).

Pesan Harkodia

KPK sendiri menggelar puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 di Yogyakarta pada Selasa (9/12). Upacara peringatan berlangsung di Kepatihan Yogyakarta dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih. Tampak hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Komunikasi dan Informasi Digital Meutya Hafid, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi.

Kemudian Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo berhalangan hadir karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Pakistan "Meskipun Bapak Presiden belum berkesempatan hadir secara langsung dalam peringatan Hakordia kali ini karena sedang melaksanakan tugas kenegaraan lainnya, hal ini tidak mengurangi esensi peringatan hari antikorupsi sedunia," ujarnya. 

Peringatan Hakordia kali membawa pesan utama yaitu pemberantasan korupsi adalah ikhtiar kolektif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.