Surabaya Belum Terima Dokumen DIPA, Karena Risma Terlambat Hadir
Pemprov Jatim menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kepala daerah di Jatim, Jumat, 22 November 2019.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan DIPA ini penting. Karena menyangkut berbagai pengaturan anggaran dalam pembangunan daerah. Untuk itu, setiap kepala daerah diwajibkan mengambil sendiri DIPA tersebut.
"Pesan Presiden Jokowi kalau WhatsApp, SMS, tidak cukup send tapi pastikan terkirim. Pastikan DIPA yang terkirim itu sampai ke penerima manfaat, termasuk di dalamnya dana desa," kata Khofifah usai pembagian DIPA di Grand City Surabaya, Jumat, 22 November 2019.
Lalu bagaimana dengan kepala daerah yang tidak hadir? Khofifah mengatakan seharusnya bupati atau wali kota bisa menyempatkan diri. Karena ada beberapa pesan untuk penguatan pembangunan daerah.
"Ini kan ada komitmen, tanggung jawab dan ada proses yang bisa membangun kebersamaan di antara kita semua. Ini bukan duit kecil, kalau datang seperti ini, maka komitmen itu akan terbangun lebih kuat. Bahwa pastikan ini pesan presiden harus deliver, pastikan ini ada lima prioritas program nasional yang itu bisa terkonfirmasi pada lurah dan desa," ujar Khofifah.
Acara ini harusnya seluruh bupati dan wali kota hadir mengambil DIPA tahun anggaran 2020. Namun dari 38 kepala daerah yang tidak hadir dua yakni Wali Kota Surabaya dan Bupati Jember.
Wali Kota Surabaya sempat hadir di acara tersebut. Namun kehadirannya disaat acara telah selesai. Namun peserta termasuk gubernur masih berada di Grand City.
Sehingga, Ketika Risma begitu tiba di Grand City Gubernur Khofifah langsung menyambut dan mengajak masuk ruang VIP Transit di Grand City. Sementara Bupati Jember tak kunjung datang. Pertemuan Khofifah-Risma berlangsung tertutup. Sekdaprov juga tampak hadir.
Sumber informasi pertemuan itu ternyata bukan penyerahan DIPA Surabaya. DIPA Surabaya ternyata belum bisa langsung diberikan. Usut punya usut, DIPA Surabaya sudah dibawa balik ke kantor Perbendaharaan Jatim.
"Secara simbolik sudah diserahkan ke Kota Surabaya. Namun, secara fisik belum diterima Bu Risma, karena sudah dibawa staf Kantor Perbendaharaan Jatim,” ucap Kabiro Humas Protokoler Jatim, Aries Agung Paewai.
Risma kabarnya meminta salinan DIPA Kota Surabaya, namun pihak perbendaharaan yang sudah meninggalkan lokasi acara tidak bisa dihubungi, sehingga tidak diberikan salinannya.
"Diusahakan di-print-kan, tapi tidak bisa. Karena staf kantor perbendaharaan sulit dihubungi," kata Aries.