Suciwati Soroti Isu Pelanggaran HAM Tak Dikupas di 5 Kali Debat
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga istri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati menyoroti tidak adanya perhatian khusus dari capres-cawapres terhadap isu pelanggaran HAM berat masa lalu dalam lima kali debat.
Suciwati menyebutkan, isu pelanggaran HAM berat masa lalu tidak pernah dikupas tuntas oleh para capres-cawapres yang maju dalam Pemilu 2024.
”Saya melihat, soal kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini tidak dikupas tuntas dalam 5 kali debat,” kata Suciwati usai acara Diskusi Publik Kemunduran Demokrasi dan Matinya Hak Asasi Manusia di Ballroom Munir, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kota Malang, Senin, 5 Februari 2024.
Suciwati mengungkapkan, dalam lima kali debat tersebut, dirinya tidak melihat ada upaya yang serius dari para capres-cawapres yang maju dalam Pemilu 2024 untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
”Artinya, ketika sudah ada pengakuan presiden, next mau apa soal kasus itu? Nah, itu tidak pernah dikupas tuntas (oleh capres-cawapres) dalam 5 kali debat,” kata perempuan penerima Asia’s Heroes dari Time Magazine ini.
Suciwati pun menilai perhelatan debat capres-cawapres tersebut hanya sebatas debat kusir saja serta merawat kebohongan terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat setiap 5 tahun sekali.
Dengan melihat apa yang disampaikan para capres-cawapres, Suciwati pesimis kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan diselesaikan oleh pemimpin bangsa setelah Presiden Jokowi.
”Jangan lupa, Jokowi sudah janji lewat nawacita (terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat). Namun, faktanya itu dikhianati dengan kediktatoran dia, dinasti dia. Hal itu terlihat sebagaimana dia merusak konstitusi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan banyak lagi,” ungkapnya.
Meski demikian, siapapun pemimpin negara setelah Presiden Jokowi, Suciwati menegaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekan aktivitas HAM lainnya akan tetap terus menuntut kepada negara agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini benar-benar dituntaskan.
”Siapa pun presiden yang terpilih (dalam Pemilu 2024) nanti, kalau kasus pelanggaran HAM berat tidak diselesaikan, kami akan terus melawan agar benar-benar dituntaskan,” tegasnya.