Status Darurat Ibu Kota Peru dan Pelabuhan Callao selama 30 Hari

Kekacauan akibat protes selama berminggu-minggu terhadap Presiden Peru, Dina Boluarte telah menewaskan sedikitnya 42 orang. Keadaan darurat memberi wewenang kepada tentara untuk campur tangan menjaga ketertiban dan menangguhkan beberapa hak konstitusional seperti kebebasan bergerak dan berkumpul.

"Keadaan darurat yang berlaku selama 30 hari itu akan memberi wewenang kepada tentara untuk campur tangan guna menjaga ketertiban dan menangguhkan beberapa hak konstitusional seperti kebebasan bergerak dan berkumpul," demikian bunyi dekrit yang dirilis dalam sebuah surat kabar resmi.

Ibu Kota Peru, Lima, dan dua kota lainnya, yakni Cusco dan Puno, serta pelabuhan Callao ditetapkan status darurat selama 30 hari. Pendukung presiden yang digulingkan, Pedro Castillo, turun ke jalan dan memblokir jalan-jalan sejak Desember, menuntut pemilihan baru dan pencopotan Dina Boluarte yang menolak untuk mundur.

Bahkan, beberapa kelompok pengunjuk rasa dari selatan berencana melakukan perjalanan ke Lima untuk "pengambilalihan kota".

Dina Boluarte Tak akan Lengser

Peru secara politik tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir. Dina Boluarte menjadi orang keenam yang memegang kursi kepresidenan dalam lima tahun. Perempuan 60 tahun ini tercatat sebagai perempuan pertama sebagai Presiden Peru. Ia dilantik pada 7 Desember 2022.

Presiden Dina Boluarte berpidato bahwa dirinya tidak akan mengundurkan diri sebagai presiden. “Beberapa suara yang datang dari faksi keras dan radikal meminta pengunduran diri saya, memprovokasi penduduk ke dalam kekacauan dan kehancuran. Saya tidak akan mengundurkan diri. Komitmen saya adalah dengan Peru,” serunya, dikutip dari The Guardian.

Dalam pidatonya, Dina Boluarte menyayangkan aksi protes yang terkadang berubah menjadi kekerasan. “Saya tidak bisa berhenti mengulangi penyesalan saya atas kematian orang Peru dalam protes ini. Saya minta maaf atas situasi ini," tambahnya.

Di sisi lain, Pedro Castillo, yang sedang diselidiki dalam beberapa kasus penipuan selama masa jabatannya, telah ditahan selama 18 bulan dengan tuduhan pemberontakan.