Satgas Mandalika jadi Ujung Tombak Sengketa Lahan Warga
Jelang penyelenggaraan tes resmi MotoGP pada 11 Februari 2022 dan lomba Indonesia Series pada 20 Maret 2022, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Lahan Kawasan The Mandalika menggelar mediasi antara warga pengklaim lahan dengan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika.
Selain mempertemukan kedua belah pihak, satgas juga melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual dokumen serta berkas lahan yang dipegang kedua belah pihak. Sedikitnya ada 10 obyek lahan yang jadi sumber konflik
“Senin kemarin ada dua obyek lahan yang kami mediasi dulu, yakni pengklaim atas nama Migarse dan Dirate yang lahannya diklaim oleh menantunya Kartini. Sekaligus kami klarifikasi dan verifikasi faktual dokumen dan data lahannya,” terang Ketua Satgas, Kombes Pol. Awan Hariono dilansir dari laman resmi Polri dan Polda NTB.
Ia melanjutkan, proses verifikasi dan klarifikasi sendiri akan berjalan secara bertahap. Selama proses berlangsung, satgas juga mengundang semua unsur terkait. Mulai dari unsur tokoh masyarakat hingga unsur pemerintah daerah.
Bahkan, pada saat klarifikasi dan verifikasi untuk dua lahan pertama tersebut, Sekda Loteng, L. Firman Wijaya hadir langsung bersama Camat Pujut, perwakilan tokoh masyarakat serta unsur pemerintah desa.
“Satgas ingin proses klarifikasi dan verifikasi berjalan terbuka dan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tetapi dengan tetap memperhatikan norma dan kaidah yang berlaku,” terangnya.
Awan menyebut, penuntasan terhadap dua klaim lahan tersebut menjadi prioritas pihaknya. Mengingat, lokasinya yang berada di lintasan sirkuit internasional Mandalika. Sementara sisa obyek lahan lainnya juga akan dituntaskan sesegera mungkin.
Sementara, menurut ahli Hukum Prof. Jumardin, obyek lahan yang diklaim oleh Migarse, sudah ada putusan hukum tetap dari pengadilan. Kasus tersebut sebelumnya sempat bersengketa di pengadilan. Dan putusan akhir dimenangkan oleh pihak ITDC. Sehingga terhadap lahan yang diklaim pihak Migarse tidak ada persoalan lahan. Dalam artian, pihaknya ITDC sudah bisa menggunakan atau berkegiatan di atas lahan tersebut.
Adapun terhadap obyek lahan yang diklaim milik Dirate, diputuskan dikembalikan kepada pihak pengklaim terlebih dahulu. Untuk menentukan siapa ahli waris yang paling berhak terhadap lahan tersebut, melalui Pengadilan Agama (PA).
Karena lahan tersebut diklaim oleh Kartini, yang merupakan menantu dari Dirate. Nantinya, setelah ada putusan dari PA soal ahli waris yang berhak, itulah yang akan mengajukan klaim kepada ITDC.
“Jadi khusus untuk obyek lahan kedua, kami kembalikan ke pihak pengklaim untuk menentukan terlebih dahulu lewat pengadilan agama, siapa ahli waris yang paling berhak atas lahan yang diklaim tersebut,” tandas Prof. Jumardin.
Namun persoalan klaim lahan tersebut tidak harus menghambat proses pembangunan fasilitas di lahan-lahan tersebut. Jadi proses pembangunan tetap bisa berjalan sesuai rencana yang sudah ditentukan oleh pihak ITDC.
Terpisah, Camat Pujut, L. Sungkul, mengapresiasi kinerja Satgas Penyelesaian Lahan KEK Mandalika. Menurutnya, itu adalah bentuk perhatian atas persoalan lahan yang dialami masyarakat. Bahwa pemerintah berupaya sebaik mungkin menyelesaikan persoalan masyarakat, tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat, khususnya yang terkait persoalan lahan.
“Kalau kemudian masih ada yang mengganjal dan dirasa belum memuaskan, ada jalur-jalur hukum yang bisa ditempuh. Dan, Satgas ini salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menemukan persoalan sekaligus mencarikan solusi terhadap persoalan klaim lahan yang ada,” imbuh Sungkul.