Rotasi Pejabat Pemkot Surabaya, DPRD Harap Ada Inovasi Baru Lahir
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, telah melakukan pelantikan terhadap pejabat-pejabat terkait yang duduk di instansi-instansi Pemkot Surabaya pada Jumat, 29 Desember 2023 lalu di Kantor Pemkot Surabaya.
Pelantikan tersebut adalah proses dari rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni menyatakan jikalau rotasi dan mutasi yang mulai berlaku pada hari ini, Selasa 2 Januari 2024, adalah hak prerogatif dari walikota sendiri.
"Kami berpandangan memang rotasi mutasi jabatan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya adalah hak paling prerogatif yang dimiliki oleh Walikota. Saya berharap dengan proses rotasi dan mutasi yang berlangsung secara reguler ini dapat meningkatkan etos kerja pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya," ujarnya pada Selasa 2 Januari 2024.
Legislator Fraksi Golkar ini juga meyakini jikalau proses rotasi dan mutasi yang dijalankan oleh Pemkot Surabaya sendiri dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan kepada segenap warga kota Surabaya.
"Karena saya meyakini, bahwa proses rotasi dan mutasi ini tujuannya untuk Tour Of Duty sehingga bisa meningkatkan inovasi-inovasi sehingga kualitas pelayanan terhadap masyarakat Surabaya bisa mengalami peningkatan," tuturnya.
Arif juga berharap jikalau Walikota Surabaya dapat menunjuk kepala-kepala dinas terkait pada instansi-instansi yang masih dikepalai oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga program-program yang telah disusun sedemikian rupa dalam RPJMD dapat terealisasi di sisa kepemimpinan Walikota Eri Cahyadi ini.
"Saya berharap jabatan yang masih diisi oleh PLT segera didefinitifkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga pejabat yang ditunjuk bisa fokus mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Walikota, karena Kepala UPTD itu menterjemahkan apa yang tertuang dalam RPJMD," tambahnya.
Ia juga menerangkan jikalau ada pejabat yang mengepalai suatu instansi dalam waktu yang terlalu lama, inovasi yang ditelurkan akan berkurang dan berdampak pada pelayanan Pemkot kepada masyarakat Surabaya.
"Kalau ada pejabat yang terlalu lama menjabat dinas tertentu itu akhirnya terjebak pada zona nyaman. Inovasinya kemudian menjadi berkurang. Semoga ini semata-mata untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Surabaya," harapnya.
Terkait dengan kontrak kinerja yang juga ditandatangani oleh kepala-kepala instansi yang diangkat beberapa waktu silam, Arif berujar, jikalau tanpa adanya kontrak kinerja pun, para pejabat tersebut sudah memiliki loyalitas untuk mengejawantahkan program-program yang telah dicanangkan Walikota Surabaya.
"Kontrak kinerja itu hanya penegasan saja dan sebagai bahan evaluasi walikota dalam menentukan reward and punishment sehingga Sekda juga bisa melakukan penilaian kinerja sebagai bahan masukan untuk Walikota melakukan evaluasi ini," katanya.
Terakhir, ia berharap dalam masa terakhir kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armudji sebagai Wali-Wawali Surabaya, pejabat yang telah diangkat tersebut dapat merealisasikan seluruh rencana yang tertuang dalam RPTJMD Surabaya.
"Saya berharap pejabat-pejabat yang baru saja ditunjuk di berbagai bidang itu bisa bisa merealisasikan semua target yang tertuang dalam RPJMD," pungkasnya.