DPRD Jatim Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, Emil Dardak Siap Evaluasi Kinerja OPD dan Bansos

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Persetujuan ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim yang digelar di Gedung DPRD, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin siang.

Catatan Fraksi: Kinerja OPD dan Penyaluran Bansos Perlu Dibenahi

Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan catatan kritis terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Selain itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) juga menjadi sorotan penting karena masih dianggap belum tepat sasaran.

Catatan tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), yang diwakili oleh Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

Emil Dardak: Evaluasi Menyeluruh dan Penyempurnaan Berkelanjutan

Emil Dardak menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi DPRD Jatim, yang menurutnya akan menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan ke depan.

“Masukan-masukan yang diberikan oleh rekan-rekan DPRD tentu berharga bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan di masa yang akan datang,” ujar Emil.

Ia menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi organisasi maupun pelaksanaan program di lapangan.

Pemprov Jatim Evaluasi Penyaluran Bansos dan Data Sosial

Salah satu aspek yang akan menjadi fokus evaluasi adalah penyaluran bantuan sosial (bansos). Emil menjelaskan bahwa Pemprov Jatim akan mencermati kembali kesesuaian data antar sistem, yaitu:

• P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

• DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

• DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)

“Dengan pemadanan data yang akurat, diharapkan alokasi anggaran belanja sosial bisa terserap maksimal dan tepat sasaran,” ungkap Emil.

Penyerapan Anggaran OPD Diakui Belum Merata

Menanggapi kritik terkait penyerapan anggaran, Emil mengakui bahwa memang ada sejumlah OPD yang belum maksimal. Namun, ia menegaskan bahwa secara umum, kinerja penyerapan anggaran Pemprov Jatim masih berada di atas rata-rata nasional.

“Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan. Kita lakukan evaluasi diri dan evaluasi kelembagaan secara konsisten untuk mendorong peningkatan kinerja baik tahun ini maupun jangka panjang,” pungkasnya.