Rekam Jejak Syarwan Hamid saat Peristiwa Kudatuli

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Letjen (Purn) Syarwan Hamid meninggal dunia, Kamis 25 Maret 2021. Ia menghembuskan napas terakhir di usia 77 tahun. Sebelumnya, Syarwan Hamid dikabarkan sakit. Ia pun meninggal dalam perawatan medis di Rumah Sakit Yudhistira, Cimahi, Jawa Barat, pada pukul 03.20 WIB.

"Asslamulaukum wrwb, innalilahi wainnaillaihi rojiun, telah berpulang ke Rahmatullah menghadap Sang Khalig dengan tenang dan husnul khotimah Almarhum Suami Bapak Letjend (Pur) H Syarwan Hamid Bin Abdul Hamid," lewat pesan singkat yang beredar di WhatsApp Group (WAG).

Rumah duka Syarwan Hamid di Jalan Rantai Kuningan G90/2, KPAD Bulak Rantai, Jakarta Timur. "Mohon dpt dimaafkan atas semua kesalahan-kesalahan Bapak selama ini, baik yang disengaja maupun tidak. Beliau meninggal karena sakit. Wassalamualaikum wrwb. Keluarga yang ditinggalkan Hajjah Endang Ahutini Syarwan Hamid dan keluarga," tulisnya.

Pria kelahiran Dusun Pusaka, Siak, 10 November 1943 ini adalah salah satu tokoh militer dan politik Indonesia. Saat terjadinya Peristiwa 27 Juli, Alumnus Akademi Militer Nasional 1966, ini menjabat Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI, suatu jabatan politik militer yang amat berkuasa pada era itu.

Namun tumbangnya Orde Baru tidak serta-merta membuat karirnya terhenti. Bahkan pada awal reformasi, ia sempat menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) periode 1998-1999, pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Sebelumnya, ia menjadi Wakil Ketua MPR hasil Pemilu 1997. Ia juga dikenal sebagai tokoh gerakan Pelajar Islam Indonesia (PII) saat mudanya dulu.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa 27 Juli 1996, disebut sebagai Peristiwa Kudatuli (akronim dari Kerusuhan dua puluh tujuh Juli) atau Peristiwa Sabtu Kelabu (karena memang kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu), adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi. Ia menggelar kongres tandingan partai di Medan, pada 22 Juni 1996. Kongres itu menetapkan Soerjadi sebagai ketua umum periode 1996-1998.

Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Syarwan Hamid, menyatakan, pemerintah mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan. Dengan demikian, pemerintahan Orde Baru saat itu tidak mengakui adanya DPP PDI pimpinan Megawati.

Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara. Budiman Sudjatmiko mendapat hukuman terberat, yakni 13 tahun penjara.