Rakyat Rusia Persilakan Putin Berkuasa Hingga Tahun 2036
Mengejutkan. Rakyat Rusia memberi kesempatan pada Vladimir Putin untuk berkuasa hingga 2036. Hak istimewa itu diberikan melalui pemungutan suara fantastis untuk mengubah undang-undang dasar yang akan memungkinkannya berkuasa lagi selama dua masa kepresidenan.
Namun para pengkritik mengatakan hasil pemungutan suara itu dipalsukan dalam skala besar-besaran.
Hasil resmi, setelah 98 persen kertas suara dihitung, memperlihatkan bahwa mantan pejabat dinas rahasia KGB itu yang memerintah Rusia lebih dari dua dekade sebagai presiden atau perdana menteri dengan mudah memenangi hak untuk berkuasa lagi selama dua kali masa berkuasa 6 tahun setelah masa berkuasanya saat ini berakhir pada 2024. Artinya, Putin yang saat ini berusia 67, dapat memerintah hingga usia 83 tahun.
Komisi Pemilu Pusat mengatakan 78 persen suara yang dihitung secara keseluruhan mendukung pengubahan konstitusi. Hanya lebih 21 persen suara menentang, katanya.
Ella Pamfilova, kepala komisi itu, mengatakan pemungutan suara berlangsung transparan dan para petugas pemungutan suara melakukan segalanya untuk menjamin integritasnya.
Politisi oposisi Alexei Navalny punya pandangan berbeda dan menyebut pemungutan suara itu pertunjukan yang tak sah dan liar yang dirancang untuk mengabsahkan kepresidenan Putin sepanjang hayat.
"Kami tak akan pernah mengakui hasil ini," kata Navalny kepada para pendukung dalam sebuah video.
Navalny mengatakan oposisi tak akan memprotes sekarang karena pandemi corona tapi akan melakukannya dalam skala besar-besaran pada musim gugur jika para kandidatnya dihalangi ambil bagian dalam pemilu regional atau hasilnya dipalsukan.
"Apa yang paling ditakuti Putin adalah protes jalanan," kata Navalny. "Dia... tak akan hengkang hingga kami mulai turun ke jalan-jalan dalam jumlah ratusan ribu dan jutaan orang."
Rakyat Rusia telah didorong untuk mendukung manuver Putin berkuasa, yang digambarkan oleh kritikus sebagai kudeta konstitusional, dengan undian berhadiah rumah susun dan iming-iming berupa iklan kampanye yang memfokuskan pada amendemen konstitusional lain dalam satu paket perubahan yang sama seperti perlindungan pensiun dan larangan nyata atas pernikahan sesama jenis.(ant/rtr)