Presidensi G20, RI Fokus Isu Palestina dan Pengungsi Ronghingya

Indonesia menjadi Presidensi di G20 memperhatikan tanggung jawab sosial global untuk menangani isu perdamaian dan pengungsi, termasuk Isu Palestina dan Pengungsi Rohingya.

“Tahun 2021 Komisi Hublu MUI telah menjalin kerjasama erat dengan Kemlu terkait masalah Palestina, termasuk bantuan kemanusian dan rencana pembangunan RS Indonesia di Hebron,” ujar Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bunyan Saptomo.

Bunyan Saptomo menuturkan, G20 atau Group Twenty ini merupakan kelompok 20 ekonomi terbesar di dunia yang dibentuk pada tahun 1999, dari 20 negara tersebut terdapat 3 negara Muslim yaitu Indonesia, Saudi Arabia, dan Turki.

Bunyan mengungkapkan, lahirnya G20 dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 yang memicu kesepakatan dalam kelompok G7 akan perlunya forum ekonomi yang lebih luas agar bisa lebih efektif dalam mengatasi masalah ekonomi dunia.

“Kelompok G20 lebih representatif, karena mencakup negara yang mempunyai 2/3 penduduk dunia, dengan 90% GDP dan 80% perdagangan dunia,”sambungnya, dilansir mui-digital, Jumat 7 Januari 2021.

Bunyan menuturkan, Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang diamanahi memegang Presidensi G20 yang dimulai pada 1 Desember 2021 sampai KTT G20 pada November 2022. Pada presidensi G20 ini, kata Bunyan, mengusung tema: “Recover Together, Recover Stronger.”

“Melalui tema ini Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan berlanjutan,” jelasnya.

Dalam Presidensi G20 ini, kata Bunyan, Indonesia fokus kepada 3 topik utama, yakni: Memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi menuju energi yang terbarukan.

Bunyai Saptomo melihat dari 3 topik utama pembahasan tersebut tidak ada isu Palestina dan Rohingya yang menjadi fokus perhatian dalam presidensi Indonesia di G20.

“Untuk tahun 2022, saya sebagai ketua Komisi Hublu MUI telah komunikasi dengan Staf Ahli Menlu urusan kerjasama antar Lembaga tentang kemungkinan sinergi sejumlah program kerja tahun 2022 Komisi Hublu MUI dengan Kemlu dalam upaya pengayaan program Presidensi Indonesia di G20,” paparnya.

Bunyan Sapto mengungkapkan sejumlah program kerja Komisi Hubungan Luar Negeri MUI yang memerlukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait.

Program kerja tersebut yakni Konferensi Ulama Internasional untuk Perdamaian, seminar Internasional promosi ekonomi Islam atau halal, Advokasi pengungsi Rohingya, pelatihan Diplomasi dan komunikasi Internasional untuk anggota Ormas Pemuda Islam, kerjasama pemberian beasiswa untuk mahasiswa Muslim asing, dan kerjasama merespon kasus Islamphobia.

“Demikian, semoga usulan kerjasama dengan Kemlu dan instansi terkait bisa memperkaya program Presidensi Indonesia di G20,” tuturnya