Presiden Tegaskan Subsidi Energi Mencapai Rp502 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan subsidi energi tembus Rp502 triliun di tengah sinyal pemerintah yang akan menaikkan harga BBM Pertalite. Menurut Jokowi, pemerintah mampu mengalokasikan subsidi energi hingga lebih dari Rp500 triliun karena APBN surplus Rp106 triliun hingga pertengahan 2022.

"Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp502 triliun pada 2022 agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," ungkap Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI, dikutip dari Youtube Setpres, Selasa 16 Agustus 2022.

Jokowi juga membeberkan ekonomi RI tumbuh positif 5,44 persen pada kuartal II 2022. Selain itu, neraca perdagangan surplus selama 27 bulan berturut-turut. "Pada semester I 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun," kata Jokowi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Jokowi mengatakan upaya pemerintah untuk menahan harga BBM sebenarnya cukup berat. Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan Jerman, harga BBM di Indonesia masih tergolong murah.

Di Singapura harga bensin mencapai Rp27 ribu per liter. Lalu di Jerman, harga BBM mencapai Rp31 ribu per liter. "Kita ini Pertalite Rp7.650 (per liter), Pertamax Rp12.500 (per liter). Negara lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini ? Karena kita tahan terus, tapi subsidi makin besar. Sampai kapan kita begini? Ini PR (pekerjaan rumah) kita semua, menahan harga itu berat," kata Jokowi.

Jangan Gunakan Politisasi Agama

Presiden dalam pidatonya juga mengingatkan agar tak ada lagi yang menggunakan politisasi agama di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Dia meminta semua pihak agar mendukung pemilu yang kini tengah dipersiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Jokowi.

Jokowi berharap demokrasi Indonesia semakin dewasa. Dia ingin agar konsolidasi nasional juga terus diperkuat oleh semua lapisan. "Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa," katanya.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut tahun politik terasa lebih awal meski pemilu baru digelar pada 2024 mendatang. Menurutnya, perbincangan tentang kontestasi politik sudah terjadi di berbagai sudut masyarakat.

"Kami semua dapat merasakan, bahwa tahun politik sepertinya datang lebih awal. Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri," kata Puan.

Puan menilai kondisi tersebut menggembirakan sebab masyarakat kian dewasa dalam melihat perbedaan dalam pilihan politik. Menurut dia, masyarakat semakin paham tentang bagaimana menyikapi perbedaan politik sejak Pemilu 1999 silam.

"Kita tentu paham kapan waktu bertanding, dan kapan waktu bersanding. Marilah kita bangun komitmen bersama untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan aman, damai, bersuka ria dan tanpa memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Puan.