Petani di Kanigoro Blitar Belum Berani Semai Padi Karena Ini

Petani di wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, memilih menunda tanam padi karena tidak ada ketersediaan air dan alokasi pupuk bersubsidi. Hingga kini, belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai kedua kebutuhan tersebut.

“Waktu semai tanam padi yang seharusnya dijadwalkan bulan November, tapi karena belum ada air, kemungkinan baru bisa tanam padi pada awal Januari 2024,” tutur Sumidi, Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar saat ditemui di rumahnya, di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Rabu, 14 Desember 2023.  

Sumidi mengakui, sampai saat ini belum banyak petani yang menyemai padi. Ini karena sampai pertengahan Desember, cuaca belum menentu. Padahal ketersediaan air sangat terbatas.  

“Saat ini ada sedikit air. Itu dimanfaatkan untuk memaksimalkan tanaman lainnya. Air didapatkan dari sumur pantek untuk mengairi tanaman jagung dan cabai,” tambahnya

Petani di Kecamatan Kanigoro belum menanam padi lantaran kuota pupuk bersubsidi per hektar bagi petani hingga kini belum jelas. Sumidi mengaku, saat ini sudah mengajukan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) lewat Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk kebutuhan pupuk musim tanam tahap pertama tahun 2024.

Koordinator PPL wilayah Kecamatan Kanigoro, Nawirin, membenarkan bahwa sampai saat ini kuota distribusi pupuk subsidi untuk petani di wilayahnya masih belum jelas.

“Karena ketersediaan pupuk bersubsidi harus menunggu surat keputusan atau SK dari bupati,” Jelas Nawirin.

Disinggung terkait informasi tentang sulitnya menebus pupuk bersubsidi, Nawirin mengatakan  bahwa di wilayah Kecamatan Kanigoro tidak ada kendala. Hanya saja ia tidak tahu untuk daerah lain.

“Tidak ada kesulitan (penebusan pupuk bersubsidi), asalkan petani masuk daftar kelompok tani di wilayah setempat,” tegasnya.

Nawirin menjelaskan di dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022, disebutkan dengan jelas siapa saja yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Yang bisa menebus pupuk bersubsidi harus masuk kelompok tani, di wilayah mana kelompok tani berada dengan membawa foto copy KTP dan KK. Kalau daftarnya tahun 2023, dapatnya tahun 2024,” jelas Nawirin.

Jika mengacu pada tahun sebelumnya,  lanjutnya, pupuk bersubsidi per hektarnya mendapatkan urea 250 kg saat musim tanam padi, dan 250 kg untuk musim tanam jagung pertama dan kedua.

“Tahun 2024 belum tahu anggarannya dapat berapa. Dengan mengajukan 2,5 kuintal, realisasinya menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” paparnya.

Melihat kondisi subsidi pupuk kimia dari pemerintah semakin berkurang, Nawirin menyarankan kepada petani agar memanfaatkan kotoran hewan sapi maupun kambing, untuk mencukupi kebutuhan pupuknya.

“Untuk wilayah Kanigoro setiap tahun mengajukan 1.600 hektar dalam satu kecamatan untuk lahan sawah. Sementara untuk lahan tegal (kebun) tidak dimasukkan,” pungkasnya.