Petani Wadul ke DPRD Kabupaten Blitar, Sulit Dapat Pupuk  

Puluhan petani yang menamakan Lembaga Swadaya Kerakyatan (Laskar) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar di Kanigoro, Kamis 7 Desember 2023. Petani mengeluh (wadul) kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan kalau pun ada harganya melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Di Kantor DPRD  petani diterima Ketua Komisi II DPRD Kabuoaten Blitar, Candra Purnama. Hadir juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Toha Mashuri dan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Blitar Darmadi.

Koordinator Lapangan (Korlap) Swantan Hadi Irawan alias Tiyok mengeluhkan sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Tiyok juga mngeluhkan beberapa kios menjual pupuk bersubsidi kepada petani melebihi harga HET.

Tiyok menduga sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi karena ketidakseuaian antara regulasi tatakelola distribusi dengan kenyataan di lapangan. Padahal sampai saat ini pupul.bersubsidi masih Terserap 89 persen.

“Tadi ada petugas waktu di dakam mnyebutkan Saat in, pagu pupuk bersubsidi masih Terserap 89 persen dari total kuota terdiri dari NPK atau ponska 257,50 ton. Kemudian urea 313,52 ton.   Padahal kuotanya tahun 2023 masih tersisa 11 persen, petani yang mulai tanam kesulitan mendapatkan pupuk,” ungkapnya, usai dengar pendapat dengan Komisi II DPRD, Kamis 7 Desember 2023.

Tiyok beranggapan para petani di Kabupaten Blitar mulai musim tanamnya tidak bersamaan. Sedangkan droping pupuk bersubsidi dilakukan serentak sehingga tidak sesuai waktu jadwal tanam yang setiap wilayah di Kabupaten Blitar berbeda- beda.

Terkait harga pupuk bersubsidi yang melebihi HE, Tiyok menduga saat droping pupuk bersubsidi, petani belum membutuhkan. Sementara untuk stok pupuk di tingkat kios tidak bisa diserap oleh petani karena tidak punya modal untuk membeli. “Harga pupuk bersubsidi jenis urea dijual oleh kios Rp250 ribu per kantong 50 kg kepada ke modal besar, padahal HETnya Rp 112.000,” imbuhnya.  Jadi, lanjutnya, saat petani butuh pupuk di tingkat kios, sudah tidak ada.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Toha Mashuri menyangkal petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. “Sampai saat ini serapan kuota pupuk bersubsidi sudah mencapai 89 persen, berarti petani di Kabupaten Blitar sebetulmya sudah tidak ada kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi,” tegasnya.

Toha mengaku, dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) sudah beberapa kali melakukan Inspeksi mendadak. “Di kios, tidak menemukan hal-/hal yang menyimpang,” paparnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Darmadi mengaku selama ini belum ada laporan tentang penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi, juga terkait dengan HET.

Darmadi.mengelak adanya terjadi penyimoangan distribusi pupuk brsubsidi“ Nanti kita cek di lapangan, ini tadi kan baru laporan,” ujarnya pada Kamis 7 Desember 2023

Darmadi melanjutkan, dirinya selalu turun ke lapangan. Hanya saja selama ini tidak ada laporan. Juga terkait HET, dirinya belum terima laporan. “Kita sering koordinasi dengan tim itu, tetapi permasalahan tidak.pernah kesana, terkait HET kita belum dapat informasi matanya nanti kita cek,” tegasnya.

Dia menambahkan, akan koordinasikan dengan tim. “Yang jelas ada kalau terbukti ada sanksinya dan akan kita ambil tindakan,” pungkasnya.