Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melejit ke Angka 7,07 Persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen pada kuartal II 2021. Ini merupakan capaian tertinggi dalam catatan perekonomian tanah air sejak 2008. Tepatnya, sejak krisis keuangan akibat meledaknya permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) di Amerika Serikat atau dikenal dengan istilah subprime mortgage.
"Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan kuartal tertinggi sejak beberapa waktu yang lalu atau sejak subprime mortgage yang lalu," ujar Airlangga dalam YouTube Setpres Jumat 6 Agustus 2021.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut berkat kebijakan pemerintah melalui berbagai stimulus fiskal seperti bantuan sosial (bansos).
"Saat kita hadapi tekanan luar biasa, pemerintah memberikan melalui kebijakan fiskal, bantuan sosial untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah yang terpukul sangat dalam akibat pandemi," kata Sri Mulyani di kanal yang sama.
Menkeu mengatakan, pemerintah sengaja memberikan bansos kepada masyarakat agar jumlah masyarakat yang jatuh ke jurang kemiskinan tidak terlalu banyak, meski tingkat kemiskinan dan pengangguran tetap meningkat akibat pandemi Covid-19.
"Dengan demikian bisa mempengaruhi dari sisi demand apabila pengangguran atau kemiskinan bisa diminimalkan atau ditahan kenaikannya," ujarnya.
Tak cuma berupa bansos, bendahara negara mengklaim kebijakan pemerintah lainnya yang juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kepada sektor otomotif. Hal ini berdampak positif bagi industri manufaktur yang meningkat produksinya seiring naiknya permintaan kendaraan bermotor dari masyarakat.
"Jadi terlihat sekali kenaikan dari konsumsi maupun dari manufaktur, itu didukung salah satunya komoditas otomotif yang dapat bantuan PPnBM. Jadi terlihat policy pemerintah memberikan dampak nyata dan positif," tutur Sri Mulyani.
Menkeu berharap pertumbuhan ekonomi yang sudah positif pada kuartal II bisa berlanjut ke kuartal III dengan peran pemulihan konsumsi dari masyarakat. Khususnya, masyarakat menengah atas sehingga bisa memperkuat pemulihan ekonomi Indonesia ke depan.
Di sisi lain, Sri Mulyani memastikan APBN sebagai instrumen fiskal pemerintah akan terus digunakan untuk mendorong sisi permintaan dari masyarakat maupun penawaran dari dunia usaha. Hal ini dilakukan dengan memberikan tambahan bansos kepada masyarakat hingga insentif bagi dunia usaha.
Pengamat ekonomi Faisal Basri ketika diminta pendapatnya secara terpisah melalui pesan singkat mengatakan, "Namanya juga mengklaim, apa susahnya. Sesuai apa tidak dengan fakta di lapangan."