Perluasan Diskominfo, SMP-SMK PGRI Ditukar Guling

Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Probolinggo yang menempati bekas bangunan lama semasa kolonial Belanda dinilai kurang representatif. Demi perluasan bangunan, Pemkot Probolinggo sedang mengincar bangunan SMP dan SMK PGRI yang “bertetangga” dengan Diskominfo.

“Rencana pelebaran gedung kantor Diskominfo sebenarnya rencana lama, saat saya masih di bagian aset, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset,” kata Plt Kepala Diskominfo, Pujo Agung Satrio kepada wartawan, Jumat, 19 Maret 2021.

Pujo yang menjadi Plt sejak 1 Maret-Juni 2021 kemudian mendesak, agar rencana perluasan bangunan kantor Diskominfo segera diwujudkan. Caranya dengan “mencaplok” bangunan SMP dan SMK PGRI di sebelah Diskominfo.

Berdasarkan catatan, bangunan Diskominfo dan SMP-SMK PGRI berada pada lahan seluas 1.046 meter persegi. Tanah yang terletak di Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo itu bersertifikat Nomor HP 26 1999 atas nama Pemkot Probolinggo.

Pemkot Probolinggo sedang melakukan proses tukar guling (ruislaag) bangunan SMP-SMK PGRI itu. “Kelak perluasan bangunan Diskominfo dengan menempati bekas SMP-SMK PGRI untuk server data, tempat pelatihan, ruang komunitas, serta ruang media,” kata mantan Camat Kademangan itu.

Sisi lain, rencana tukar guling tanah dan bangunan SMP-SMK PGRI juga sudah dimatangkan melalui pertemuan Pemkot Probolinggo dengan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Jawa Timur. Dengan tukar guling tersebut, kedua belah pihak mendapatkan “win-win solution”.

“Pemkot bisa memperluas bangunan kantor Diskominfo, PGRI bisa mendapatkan bangunan sekolah yang lebih layak sehingga banyak warga yang berminat sekolah, serta meningkatkan mutu pembelajaran,” kata Pujo.

Hal senada diungkapkan Ketua PGRI kota Probolinggo, Slamet Zainul Arifin. Lahan dan bangunan SMP-SMK PGRI, akan ditukar guling dengan eks kantor Kelurahan Wonoasih.

“Kami berharap bangunan SMP-SMK PGRI yang baru menenuhi 8 standard Kemendikbud,” katanya. Dicontohkan, bangunan SMK minimal memiliki 6 ruang kelas, ruang lab, dan dlengkapi bangunan kantor.

Tim YPLP PGRI Jawa Timur, kata Zainul, menaksir nilai bangunan SMP-SMK PGRI sekitar Rp10 miliar. “Tetapi PGRI Kota Probolinggo tidak mau ikut campur dalam pembangunan, dan biar Pemkot yang membangun, dan sekolah tinggal menempati,” katanya.

Zainul menambahkan, dari hasil pertemuan pihak PGRI dan Walikota Probolinggo, pembangunan gedung baru SMP-SMK PGRI ini tidak bisa terealisasi tahun 2021 ini. Tetapi ditunda pada 2022 mendatang karena terkait ketersediaan anggaran Pemkot Probolinggo.