Demo di DPRD, Tolak Kekerasan terhadap Jurnalis

Puluhan jurnalis di Probolinggo berdemonstrasi untuk menolak aksi kekerasan terhadap wartawan, di Gedung DPRD Kota Probolinggo, Kamis, 18 Maret 2021. Mereka mengecam aksi kekerasan yang dialami Andik Nur Holis, reporter JTV di Situbondo , Selasa lalu, 16 Maret 2021.

Andik menjadi korban kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oknum pengawal Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono saat panen udang vaname di Situbondo.

Puluhan jurnalis dari berbagai media yakni, online, cetak, dan televisi awalnya berkumpul di kawasan Museum Rasulullah SAW di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo. Dengan berjalan kaki mereka menuju gedung DPRD Kota Probolinggo.

Di depan gedung parlemen itu, mereka menggelar orasi dan memampang sejumlah poster. “Terus terang, sebagai sesama jurnalis, kami prihatin terhadap kejadian yang dialami kawan kami di Situbondo,” kata Eko Hardianto, koordinator aksi unjuk rasa.

Edol, panggilan akrab Eko Hardianto mempertanyakan, mengapa jurnalis masih menjadi sasaran kekerasan. Apalagi kali ini dilakukan oleh pengawal Menteri KP, yang seharusnya memahami kinerja wartawan.

Di antara poster yang ditenteng para wartawan saat berunjuk rasa berbunyi, “Stop Kekerasan terhadap Jurnalis”, “Pak Polisi Tolong Kami Para Jurnalis”, “Wanine kok Cuma karo Wartawan”, dan lain-lain.

Demonstrasi di siang hari itu diwarnai aksi teatrikal yang menggambarkan arogansi petugas keamanan saat mengawal menterti. Digambarkan seorang wartawan dihardik sambil berkali-kali didorong tubuhnya hingga terhuyung-huyung ke belakang.

Melalui DPRD Kota Probolinggo, Edol berharap agar kasus kekerasan terhadap jurnalis disampaikan hingga DPR RI. “Kasus ini harus dituntaskan dan menjadi evaluasi bagi kita semua,” ujarnya.

Para pengunjuk rasa akhiryanya ditemui Wakil Ketua DPRD, Haris Nasution. "Kami menerima dan menampung aspirasi teman-teman jurnalis. Akan kami sampaikan kepada DPR RI dan Kemenetrian Kelautan dan Perikanan,” kata politisi PDIP itu.

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP RM. Jauhari, yang juga menemui pengunjuk rasa di gedung DPRD mengaku, akan berkoordinasi dengan DPRD setempat. “Kami berkoordinasi dengan DPRD secara berjenjang dan prosedural kepada pemerintah pusat untuk proses hukum lebih lanjut,” katanya.