Perdana Menteri Afghanistan, Mohammad Hasan Akhund

Setelah ditunggu-tunggu dunia, akhirnya Taliban mengumumkan pemerintahan baru di Afghanistan, yang untuk sementara dipimpin Mohammad Hasan Akhund sebagai perdana menteri. Mohammad Hasan Akhund adalah ajudan dekat mendiang pendiri Taliban, Mullah Omar. Tetapi Akhund  ada dalam daftar tokoh-tokoh Taliban yang dikenai sanksi PBB.

Mohammad Hasan Akhund  berasal dari Kandahar, tempat kelahiran Taliban. Ketika Taliban berkuasa dari 1996 hingga 2001, Mohammad Hasan Akhund  adalah menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri.

Menurut data Dewan Keamanan PBB, Akhund lahir di desa Pashmul, di Distrik Panjwayi (sekarang Distrik Zhari), Provinsi Kandahar. Dia termasuk suku Pashtun Kakar, keturunan dari Ahmad Shah Durrani, salah satu pendiri Afghanistan modern. Akhund  belajar di berbagai perguruan tingga agama  di Afghanistan dan Pakistan.

Mengomentari pengumuman Taliban, Obaidullah Baheer, dari American University of Afghanistan, mengatakan bahwa kabinet yang diumumkan Taliban kemarin itu tidak membantu mereka untuk mendapatkan pengakuan internasional.  Sebab yang muncul ternyata wajah-wajah lama, dan sebagian besar berasal dari suku Pashtun.

“Waktu yang dihabiskan bukan untuk membahas atau menegosiasikan inklusivitas atau potensi pembagian kekuasaan dengan partai politik lain. Tetapi Waktu itu dihabiskan untuk mengetahui cara membagi kue itu di antara barisan mereka sendiri, ”kata Baheer kepada Al Jazeera.

Taliban, yang merebut Kabul pada 15 Agustus dalam serangan kilat yang menggulingkan Presiden Hamid Karzai yang didukung Barat, menjanjikan pemerintah inklusif yang mewakili susunan etnis Afghanistan yang kompleks, meskipun perempuan tidak mungkin dimasukkan di tingkat atas.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Mullah Haibatullah Akhunzada, pemimpin tertinggi Taliban, mengatakan pemerintah baru akan bekerja untuk menegakkan hukum syariah di Afghanistan.

“Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah di negara ini,” kata Akhundzada.

Dia mengatakan kepada rakyat Afghanistan bahwa kepemimpinan baru akan memastikan perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan yang langgeng. “Imarah Islam tidak memiliki masalah dengan siapa pun,” katanya. “Semua akan ambil bagian dalam memperkuat sistem dan Afghanistan dan dengan cara ini, kami akan membangun kembali negara kami yang dilanda perang,” kata Mullah Haibatullah Akhunzada.

Menanggapi pengumuman Taliban, Amerika Serikat mengatakan prihatin tentang "afiliasi dan rekam jejak" dari beberapa orang yang disebutkan dalam pemerintah.

"Kami menegaskan kembali harapan kami yang jelas, bahwa Taliban harus memastikan bahwa tanah Afghanistan tidak digunakan untuk mengancam negara lain dan memungkinkan akses kemanusiaan untuk mendukung rakyat Afghanistan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan kepada wartawan di New York bahwa hanya penyelesaian yang dinegosiasikan dan inklusif yang akan membawa perdamaian berkelanjutan ke Afghanistan.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dia akan mengikuti arah pemerintahan baru di masa depan. Tapi Erdogan juga manyatakan dirinya tidak tahu berapa lama susunan pemerintahan baru saat ini akan bertahan.

“Seperti yang Anda ketahui sekarang, sulit untuk menyebutnya permanen, tetapi kabinet sementara telah diumumkan,” kata Erdogan di Turki.