Pejabat Taliban di Afghanistan Masuk Daftar Hitam PBB

Taliban telah menguasai Afghanistan. Pemerintahan baru pun telah diumumkan. Sejumlah sosok veteran  mengisi jabatan pemerintah. Seperti dikutip AFP, Rabu 8 September 2021 pagi, sejumlah sosok veteran kelompok Taliban ternyata dipilih untuk mengisi sejumlah jabatan. Bahkan sebagian dari mereka merupakan daftar hitam PBB.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan struktur pemerintah baru ini akan menjadi pemerintahan sementara. Beberapa pejabat veteran seperti Mullah Mohammad Hassan Akhund akan menjabat sebagai penjabat Perdana Menteri Afghanistan baru.

Mullah Mohammad Hassan pernah menjabat sebagai wakil Menteri Luar Negeri di bawah rezim lama Taliban. Dia salah satu yang masuk dalam daftar hitam PBB. Selain itu, Mujahid juga mengatakan salah satu pendiri Taliban, Abdul Ghani Baradar akan menjadi wakil pemimpin. Sebelumnya ia menjabat sebagai kepala kantor politik gerakannya, mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan Amerika Serikat pada 2020.

Kemudian putra salah satu pendiri Taliban, Mullah Yaqoob dan mendiang pemimpin tertinggi Mullah Omar, diangkat menjadi menteri pertahanan. Selanjutnya posisi Menteri Dalam Negeri bakal dijabat oleh Sirajuddin Haqqani. Dia merupakan kepala jaringan Haqqani yang sangat ditakuti. Dia juga merangkap sebagai wakil Taliban.

Tidak lama setelah pengumuman pemerintahan baru itu, Hibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi rahasia Taliban buka suara. Sebelumnya dia tidak pernah tampil di publik sejak kelompok Taliban mengambil alih Afghanistan. Dia mengatakan bahwa pemerintah baru akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah, atau Islamic Emirate of Afghanistan.

"Saya meyakinkan kepada seluruh warga negara bahwa para tokoh pemerintahan akan bekerja keras menerapkan aturan dan syariah Islam di negara ini," tutur pimpinan Taliban, Hibatullah Akhundzada.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintahan baru bakal mengutamakan perdamaian, kesejahteraan serta kemakmuran bagi seluruh warga Afghanistan. Selain itu, Hibatullah Akhundzada juga mengatakan, Taliban ingin dihapus dari daftar hitam PBB. Hal ini diajukan sebagai syarat sebelum mempertimbangkan bergabung kembali ke meja perundingan damai.