Pengganti Pakde Karwo Perlu Lanjutnya Jatim Inc

AKHIR-akhir ini mulai bermunculan pendapat publik tentang siapa yang akan menggantikan Dr. Soekarwo atau Pakde Karwo menjadi Gubernur Jawa Timur. Kebanyakan pendapat-pendapat itu tentang dari partai politik mana calon gubernur Jatim yang akan datang, atau tetang ketokohan calon-calon itu atau apakah sudah mendapat restu ulama atau tidak calon-calon tersebut. 

Namun nampaknya belum begitu banyak yang mengeluarkan pendapat apakah calon-calon gubernur Jawa Timur yang akan datang itu faham betul tentang perekonomian propinsi Jawa Timur ini sampai tetek bengeknya, soal tingkat inflasi, UKM, tingkat suku bunga bank, strategi menarik investasi, tentang ICOR, tentang tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dsb dsb.

Jujur – tanpa harus mendewa-dewakan gubernur Soekarwo, gubernur satu ini nampaknya kalau boleh di klaim adalah satu-satunya atau salah satu dari sedikit gubernur di tanah air ini yang faham detail perekonomian berikut teori-teorinya, padahal Pakde Karwo ini adalah seorang Doktor dibidang hukum bukan ekonomi. Pakde Karwo, misalnya, bisa dengan jelas menginformasikan tentang ICOR Jawa Timur (atau Incremental Output Ratio) yang umumnya hanya di pahami oleh mahasiswa atau lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Studi Pembangunan.

Juga cara Pakde Karwo melakukan  interpretasi angka-angka statistik ekonomi sehingga audiens yang belum tahu seluk beluk ekonomi bisa mengerti dengan jelas apa itu ICOR dan apa pengaruhnya terhadap tingkat investasi. Selain itu ada gagasan Pakde Karwo tentang perekonomian Jawa Timur yaitu Jawa Timur Incorporated atau Jatim Inc.

Pada bulan Agustus 2015 Universitas Airlangga menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa untuk Pakde Karwo, bidang ekonomi. Dalam beberapa kuliah ilmiah di Unair termasuk pada saat penganugerahan itu, Pak De Karwo menyinggung perlunya Jawa Timur Incorporated atau Jatim Inc dalam mengembangkan perekonomian Jawa Timur. 

Pembentukan Incorported ini pernah di lontarkan oleh Dr. Arifin Siregar pada tahun 1980an ketika beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan dengan gagasan Indonesia Incorporated yang terinpiriasi dengan kesuksesan negeri Sakura yang memiliki sistem Japan Incorporated atau Japan Inc. Pak Arifin Siregar melihat sistem hubungan yang harmonis antara pihak pemerintah Jepang dengan pihak swastanya sangat mengagumkan sehingga Jepang pada tahun 1970 an itu bisa berhasil melakukan penetrasi dagangnya ke seluruh dunia terutama Amerika Serikat dan Eropa.

Karena itu ada baiknya kita melihat apa Japan Inc tersebut. Sistem ini ramai dibicarakan orang ketika Jepang dituduh Negara-negara partner dagangnya melakukan unfair trade practices atau praktek-praktek dagang yang tidak fair karena Jepang menjual lebih banyak produknya dari pada meng impor dari luar negeri. Pada dasarnya Japan Inc. itu adalah system hubungan antara pihak pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan, The Ministry of Finance – MoF; Kementrian Perdagangan Internasional dan Industri, MITI (The Ministry of International Trade and Inudstry; the Prime Minister Office atau Kantor Perdana Menteri, Diet atau Perlemen, Badan Perancang Ekonomi Negara dan pihak-pihak swasta Jepang dalam hal ini Federasi Organisasi Ekonomi (Keidanren) serta organisasi buruh dan swasta lainnya.

Kelompok birokrat di lembaga-lembaga pemerintahan diatas, atau yang dikenal dengan sebutan the Elite Bureaucracy menganggap salah satu tugasnya adalah mengarahkan dan mendorong industri – industri Jepang berjaya di pasar global. Diakui oleh para pengamat barat tentang Jepang bahwa dengan dasar rassa komitment dan solidaritas sosial yang tinggi dikalangan birokrat itu, maka sering mereka berhasil menetapkan kebijaksanaan ekonomi jangka panjang yang konsisten. Sudah barang tentu kebijakan-kebijakan itu ada pula kekeliruan atau kelemahan; akan tetapi dari segi kesinambungan kebijakan yang ditelorkan sangat mengagumkan para pengamat ekonomi barat tersebut.

Sistim Musyawarah.

 Perusahaan-perusahaan swasta di Jepang kebanyakan menyatukan dirinya pada Federasi Organisasi Ekonomi atau Keidanren. Kantor organisasi ini di pusat perdagangan di Tokyo, dan di kantor ini pula para pengusaha swasta secara kontinyu mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan persoalan ekonomi Negara maupun saling tukar informasi tentang perdagangan internasional. Hasil-hasil pertemuan itu kemudian diserahkan ke pihak elit birokrat sebagai masukan penting.

Organisasi ini memiliki divisi yang cukup besar dan mempunyai tugas untuk melakukan research atas masalah-masalah bisnis nasional maupun global; yang hasilnya nanti diserahkan ke panitia khusus yang dibentuk, dan panitia inilah yang bertugas melakukan penelaan mendalam hasil research tadi. Biasanya untuk menguji kebenaran penelitian tersebut, pihak panitia ini mengundang para elit birokrat, para pakar dari berbagai disiplin ilmu sebagai nara sumber, dan dari sini pulalah kesepakatan diambil diantara birokrat dan swasta.

Dalam pembicaraan-pembicaraan penting di Keidanren maupun dengan birokrat, pengambilan keputusan secara voting tidak pernah dilakukan akan tetapi semua keputusan itu diambil dengan jalan musyawarah atau dikenal dengan “Consensus Building”. Walaupun kadang-kadang keputusan yang diambil itu menguntungkan salah satu pihak, misalnya grup perusahaan elektronik; maka pihak/sector lain yang tidak memperoleh dari manfaat keputusan itu, dengan jiwa toleransinya yang besar tidak merasakan dirugikan. Akan tetapi ada proses “snow ball” atau bola menggelinding, disepakati bahwa dikemudian hari pihak-pihak yang tidak diuntungkan akan menerima fasilitas yang sama.

Disamping Keidanren, tempat penting untuk bertemunya pihak birokrat dan sawsta dalah Dewan Musyawarah; setiap kementrian yang penting memiliki dewan musyawarah ini (kecuali kementrian Luar Negeri), dan di dewan ini tokoh-tokoh penting bangsa diundang untuk mengadakan diskusi, debat tentang masalah masalah actual perekonomian Negara maupun internasional. Para ahli yang diundang dewan biasanya secara kontinyu telah berdiskusi dengan kalangan swasta, sehingga pendapat mereka di dewan sebagian besar sudah mencakup kepentingan swasta.

Keputusan tentang kebijakan ekonomi tentu harus lewat parlemen (Diet), akan tetapi apabila semua masalah ekonomi yang diperdebatkan sudah disepakati oleh birokrat dan swasta di dewan musayawarah, maka biasanya parlemen langsung menyetujui. Semua keputusan yang di telorkan dewan musyawarah di publikasikan lewat media masa, dengan demikian masyarakat luas akan memahami persoalan ekonomi yang actual dan sekaligus masyarakat nantinya tidak akan terkaget-kaget apabila sewaktu-waktu ada keputusan penting pemerintah dibidang ekonomi (misalkan antisipasi pemerintah dalam menghadapi gejolak mata uang).

Sistim Jatim Inc. perlu di perluas

Jawa Timur memang menjadi barometer ekonomi (juga sosial politik) di nusantara ini. Pak De Karwo seringkali mengungkapkan potensi propinsi ini antara lain pertumbuhan ekonomi yang sering diatas rata-rata nasional, menjadi salah satu andalan industri di Indonesia, pusat processing industri, sebagai pen supply bahan makanan (beras, gula dll) ke seluruh pelosok negeri, nilai ekspornya keluar pulau (bukan ke luar negeri) bisa mencapai 200-300 T, modal dasar sumber daya alam dan manusia serta infrastruktur yang bagus, dan kondisi politk dan keamanan yang stabil dsb.

Dengan berbagai potensi yang ada itu Gubernur mengembangkan konsep Jatim Inc. ini agar bisa mengembangkan propinsi dengan lebih baik. Hanya saja konsep Jatim Inc. itu perlu di perdalam lebih luas – tidak hanya sebagai system harmonisasi antar lembaga pemerintah. Konsep Japan Inc. bisa menjadi masukan yang baik bagi Jatim Inc. dalam artian lembaga-lembaga penting pemerintahan harus secara rutin berhubungan dengan pihak swasta, melakukan diskusi yang rutin tentang persoalan-persoalan atau hambatan ekonomi berikut tantangannya.

Sekarang kembali ke pertanyaan di awal tulisan ini, apakah ada calon gubernur yang akan datang ini ada yan paham soal perekonomian Jawa Timur yang sering dibahas Pakde Karwo selama ini, terutama soal strategi meningkatkan perekonomian Jatim di tingkat nasional dan global. Bisa saja ada yang berpendapat bahwa seorang gubernur itu tidak perlu mengerti semua hal, karena yang penting bawahan atau staf nya pintar; dan pada kenyataannya banyak tipe pemimpin daerah yang seperti ini.

Hanya saja, sayang sekali apabila Jawa Timur yang memiliki potensi sosial ekonomi yang begitu besar dipimpin seseorang yang tidak memahami secara detail isu-isu penting di propinsi ini; atau sayang kalau tidak ada pengganti Pakde Karwo yang meneruskan gagasan2nya misalkan Jatim Inc ini.

*) Ahmad Cholis Hamzah, Alumni University of London dan Universitas Airlangga, Ketua pengurus IKA UNAIR bagian Kajian Internasional dan Pendayaan Alumni Global, pengajar di STIE PERBANAS Surabaya, STIESIA dan Wakil Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya.