Pemuda Jatim Beragam Kritik Demokrasi agar Gen Z Tak Salah Pilih

Bersama Ganjar-Mahfud (Jatim Beragam) dan sejumlah anak muda mengelar aksi flasmob mengkritisi situasi demokrasi Indonesia saat ini di sepanjang Jalan Tunjungan, Surabaya, Rabu, 7 Februari 2024. Aksi ini digelar satu pekan menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Tujuannya agar Gen Z bisa lebih memahami isu politik dan demokrasi saat ini, sehingga tidak salah memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin 5 tahun ke depan.

Saat mengelar aksi, para pemuda memegang beberapa poster bertuliskan 'Sistem Korup, Rakyat yang Menderita', 'Demokrasi Mati, Jika Suara Rakyat Dibungkam', 'Hak Rakyat Dibungkam, Kebebasan Terancam'.

Ketua Jatim Beragam Cabang Surabaya, Arvian Fahmi Kusuma mengatakan, gerakan ini juga sebagai kritik atas dugaan praktik politik dinasti yang coba dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sadar dengan arus informasi saat ini Gen Z bisa tersesat dalam menentukan pilihan. Untuk itu, dengan apa yang kami lakukan mereka bisa memilih capres-cawapres yang tidak terlibat pelanggaran pemilu," terangnya.

Menurutnya, aksi ini juga sekaligus menyoroti isu panas menjelang pencoblosan Pilpres 2024 yang berdampak pada sistem demokrasi. "Kita ikut terguncang," ujarnya.

Arvian menerangkan, rentetan problematika ini dimulai dari putusan yang melanggar etik oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 90/PUU-XXI/2023 dan memutuskan meloloskan putra dari Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden.

Kondisi itu diperparah dengan pernyataan kontradiktif Jokowi yang memperbolehkan Presiden untuk mendukung salah satu capres. "Padahal, dalam argumentasi lain Jokowi pernah bilang seluruh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri harus bersikap netral," terang Arvian.

Disisi lain, salah satu pemuda yang ikut dalam kegiatan ini Jovi Restu merasa bahwa Gen Z memang bukan pelaku sejarah. Meski demikian, pria 23 tahun ini ingin Gen Z menciptakan sejarah dengan pemilih pemimpin yang baik.

"Dengan adanya ketiga Paslon, kami Gen Z  binggung menentukan pilihan mereka. Untuk itu kami ikut serta dalam kegiatan ini," jelasnya.

Mereka yang ikut dalam aksi di atas mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak memanfaatkan dan menggunakan lembaga kepresidenan dalam menunaikan kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon Pemilu 2024.

Kedua menuntut Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan. Yaitu tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. Termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.

Ketiga, mendesak calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim kampanye pasangan calon Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tujuannya guna menghindari konflik kepentingan.