Pemerintah Indonesia Akan membawa Cita Rasa Tanah Air ke Tanah Suci Libatkan UMKM

Menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2026, produk makanan siap saji (Ready to Eat/RTE) dan bumbu pasta asal Indonesia diproyeksikan menjadi bagian penting layanan konsumsi jemaah haji Indonesia di Makkah dan Madinah.

Langkah ini sejalan dengan tren peningkatan layanan berbasis kebutuhan jemaah, di mana aspek konsumsi menjadi salah satu faktor penentu kenyamanan ibadah. Pemerintah menilai, makanan dengan rasa yang familiar dapat membantu jemaah tetap bugar dan fokus menjalankan rangkaian ibadah haji.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah dengan para importir Arab Saudi, Rabu 31 Desember 2025. Pertemuan itu menjadi ajang pematangan skema implementasi penggunaan produk pangan Indonesia di dapur-dapur haji Saudi.

Rasa Familiar Jadi Bagian dari Layanan Ibadah

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal logistik pangan, melainkan bagian dari peningkatan kualitas layanan jemaah.

“Kebijakan ini bukan sekadar soal pasokan makanan, ini tentang menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan jemaah dan kenyamanan rasa yang familiar bagi jemaah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kualitas konsumsi memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran ibadah.

“Layanan yang prima dimulai dari pemahaman atas kebutuhan jemaah. Konsumsi yang sesuai selera dan standar mutu menjadi salah satu faktor penting agar jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang dan nyaman,” tambahnya.

75 Dapur Wajib Gunakan Produk Indonesia

Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah telah menetapkan 52 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah untuk melayani jemaah haji Indonesia pada 2026. Seluruh dapur tersebut diwajibkan menggunakan produk asal Indonesia, mulai dari RTE, bahan segar, hingga bumbu pasta, sesuai kontrak penyelenggaraan haji.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus benar-benar terlaksana di lapangan, bukan sekadar komitmen di atas kertas.

“Yang kami dorong bukan hanya komitmen, tetapi kepastian pelaksanaan. Kemenhaj memastikan dapur benar-benar menggunakan produk Indonesia, didukung skema harga dan mekanisme pembayaran yang jelas agar layanan kepada jemaah berjalan optimal,” ujar Harun.

Menurutnya, kejelasan peran antara dapur katering, importir, dan supplier menjadi kunci keberhasilan program ini.

Libatkan UMKM Indonesia

Di balik kebijakan tersebut, pemerintah juga mendorong penguatan peran UMKM dan produsen pangan nasional. Para importir Arab Saudi yang hadir dalam pertemuan itu menyambut positif langkah Kemenhaj, terutama terkait kepastian pembayaran dan dukungan kelembagaan.

Kepastian transaksi dinilai penting agar produsen di Indonesia dapat berproduksi secara berkelanjutan tanpa kekhawatiran. Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan segera mendistribusikan data dapur, daftar supplier Indonesia yang telah tersertifikasi, serta importir yang memenuhi persyaratan.

Langkah ini diharapkan mempercepat proses pemesanan dan distribusi, sehingga produk Nusantara dapat tersedia tepat waktu sebelum musim haji dimulai.

Lebih dari sekadar urusan makan, kehadiran rasa Nusantara di dapur haji menjadi simbol upaya pemerintah menghadirkan layanan ibadah yang lebih manusiawi, sekaligus memperkuat posisi produk nasional dalam ekosistem ekonomi haji global.