Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Tinggal Tunggu Realisasi

Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko dipastikan mulai dilaksanakan tahun 2023 oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA).

Rencana pembangunan bendungan di Bengawan Solo berada di perbatasan Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro Jawa Timur, sebelumnya sempat tertunda lantaran adanya refocusing anggaran saat pandemi Covid-19.

Untuk membahas kelanjutan tahapan pembangunan bendung gerak tersebut, Ditjen SDA Kementerian PUPR mengundang sejumlah lembaga kementerian dan pimpinan daerah untuk rapat koordinasi, di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023.

Bupati Blora Arief Rohman bersama Bupati Bojonegoro Anna Muawanah hadir mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Bendungan dan Danau, Airlangga Mardjono. Hadir pula Kepala Balai Besar Bengawan Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Rektor UGM Yogyakarta, perwakilan KLHK, dan Kementerian ATR/BPN.

Direktur Bendungan dan Danau, Airlangga Mardjono mengatakan, kepastian keberlanjutan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Terlebih, kata dia, sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga pembangunan harus dilanjutkan.

"Kami berharap proses pembebasan lahannya bisa mulai dilakukan tahun 2023 ini sehingga sesuai timeline nantinya pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027," ungkap Airlangga Mardjono.

Pihaknya meminta BBWS Bengawan Solo bersama Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Blora, dan Pemkab Bojonegoro segera menetapkan luasan total lahan terdampak yang harus dibebaskan dan menyusun tahapan pembebasan lahannya melalui beberapa skema.

"Ini sangat kompleks, ada tanah hak milik, ada tanah Perhutani, ada tanah wakaf, tanah desa dan lainnya. Harus dipetakan dengan baik, agar nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula tanpa menimbulkan polemik. Kita harus mendukung PSN Bendung Gerak Karangnongko ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambah Airlangga.

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman menyatakan, Pemkab Blora siap mendukung PSN tersebut. Pihaknya bersyukur adanya Bendung Gerak Karangnongko yang nantinya bisa bermanfaat untuk irigasi pertanian, penyediaan air bersih, peningkatan air muka tanah, dan pengurangan potensi banjir wilayah hilir. Sebab, selama ini Blora bagian Selatan ketika kemarau sering kekeringan.

Hanya saja, Bupati Arief meminta bantuan agar proses pembebasan lahan bisa dikawal bersama dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

"Beda dengan Bojonegoro, wilayah terdampak lebih banyak kawasan hutan. Sedangkan di Blora banyak pemukiman penduduk yang terdampak. Sehingga harus diperhitungkan betul," ujarnya.

Setidaknya, kata dia, ada 5 Desa yang nantinya terdampak genangan. Dia meminta data yang pasti untuk dasar melaksanakan sosialisasi di bawah. "Akan kita gandeng Forkopimda untuk turun bersama," katanya.

Adapun lima desa yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yakni, Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri yang berada di wilayah Kecamatan Kradenan.

"Perhitungan awal untuk area genangan wilayah Blora seluas 363,49 Ha. Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 Ha (wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta)," tambahnya.

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menyampaikan, dokumen surat menyurat untuk mendukung perizinan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko telah disiapkan. Pihaknya juga siap membantu kelancaran pembebasan lahannya.

"Pada dasarnya Bojonegoro siap. Surat menyurat, perizinan juga telah kita buat. Kami berharap Juni nanti bisa mulai tender. Kami siap membantu," ucapnya singkat.

Tidak hanya untuk Blora dan Bojonegoro saja. Jika proyek ini berhasil, keberadaannya juga akan bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi dan Tuban. Sebagai bentuk dukungan sinergi pembangunan kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dari pemerintah pusat. Diperkirakan proyek ini akan didanai APBN Pusat dengan nilai Rp 1 triliun lebih.