PBB Singgung Netralitas Jokowi, Dosen Unair: Tamparan Serius!
Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga (Unair) Probo Darono Yakti menanggapi pernyataan anggota Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bacre Waly Ndiaye asal Senegal, dalam Sidang Komite HAM PBB.
Probo mengatakan, pernyataan Bacre tersebut satu dari sekian sorotan penting tajam yang dilontarkan dunia internasional, apalagi organisasi sepenting PBB.
"Tentu ini menjadi suatu sorotan penting dunia internasional ketika melihat sebuah negara melaksanakan Pemilu yang bertendensi kepada kelanggengan kekuasaan dan mengarah pada suatu kondisi pseudo-demokrasi. Komentar dari diplomat atau tokoh di Dewan HAM PBB agaknya menjadi tamparan serius bagi Indonesia," ujarnya, saat dihubungi Ngopibareng.id, Minggu 17 Maret 2024.
Probo juga memberi sorotan kepada delegasi Indonesia yang hadir pada sidang tersebut, yang diselenggarakan pada Selasa, 12 Maret 2024 waktu setempat.
Menurut Probo, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tri Tharyat tidak menunjukkan ketegasannya untuk merespon pernyataan Bacre.
"Mungkin kita tidak akan bisa selantang ketika Presiden Vanuatu menampar Indonesia di isu Papua dan diplomat kita menampar balik. Itu murni urusan domestik sehingga pihak luar atau negara lain dilarang intervensi. Dalam diplomasi diam itu juga merupakan sikap. Termasuk ketidaktegasan kita terhadap lontaran kritik tersebut," ucapnya.
Pernyataan delegasi Indonesia yang diwakili oleh Tri tersebut, katanya, juga tidak murni berasal dari delegasi yang hadir saat itu. Pastinya terdapat arahan dari beberapa pihak, termasuk Menteri Luar Negeri dan Presiden.
"Semua sudah diarahkan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York (PTRI), dan PTRI tentu tidak akan bersikap tanpa melihat sikap resmi dari Menlunya, serta Menlu mendapat instruksi Presiden," pungkas Probo.
Seperti diketahui, Bacre Waly Ndiaye memberikan pernyataan dalam Sidang International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024.
Bacre menyinggung mengenai netralitas Presiden Jokowi yang dianggap berperan besar dalam pencalonan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Bahkan dirinya juga menyinggung mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang meloloskan perubahan aturan syarat pencalonan sebagai peserta Pilpres 2024.