Palestina Tagih Janji Biden Buka Kembali Konsulat AS di Yerusalem
Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh berharap Presiden AS Joe Biden menepati janjinya kepada rakyat Palestina untuk membuka kembali Konsulat Amerika di Yerusalem.
Dia juga berbicara tentang kesulitan yang dihadapi Otoritas Palestina, secara politik dan finansial.
“Ada janji-janji Amerika terkait dengan pembukaan kembali Konsulat Amerika di Yerusalem, dan kami berharap itu akan dilaksanakan,” ujar Shtayyeh kepada pers asing di Ramallah, Rabu 10 November 2021.
Pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump menutup konsulat, misi diplomatik Washington untuk Palestina, pada 2018 ketika memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem dari Tel Aviv. Ketika menjabat pada Januari tahun ini, Biden mengatakan akan membuka kembali konsulat itu tetapi sampai saat ini janji itu belum dipenuhi.
Ramallah bukan Yerusalem
Shtayyeh menolak proposal Israel untuk membuka kembali konsulat di Ramallah dengan mengatakan, “Ramallah bukan ibu kota Palestina. Ramallah bukan Yerusalem dan tidak akan begitu.”
Berbicara dalam pengarahan pers asing, yang dihadiri oleh Arab News, Shtayyeh juga membantah laporan tentang inisiatif AS untuk membentuk pemerintah persatuan Palestina.
Saluran berita Israel i24 telah melaporkan bahwa pemerintahan Biden merencanakan inisiatif untuk membentuk pemerintahan baru yang akan mencakup menteri dari Hamas dan Fatah dalam upaya untuk mengatasi perpecahan.
Perdana menteri juga mengkritik pengumuman baru-baru ini oleh otoritas Israel tentang rencana untuk membangun lebih banyak unit pemukiman baru di Tepi Barat, serta meminta AS dan negara-negara Eropa untuk membantu mewujudkan solusi dua negara dengan menekan Israel untuk menghentikan rencananya.
“Israel mengobarkan tiga perang melawan kami: Perang melawan geografi, melalui perampasan tanah; perang melawan penduduk, yang diwakili di lingkungan Sheikh Jarrah; dan perangnya melawan uang Palestina, melalui pemotongan dari pendapatan Palestina,” katanya
Aksi Israel di Palestina
Shtayyeh menuduh Israel secara ilegal menyita 220 juta sampai 250 juta shekel (($70,6 juta – 80,2 juta) per bulan tanpa audit keuangan independen. “Kami berdarah, secara finansial,” tambahnya.
Dia mengatakan Otoritas Palestina menghadapi defisit keuangan sebagai akibat dari tindakan Israel, penurunan pendanaan internasional dan Arab dalam dua tahun terakhir, dan penurunan ekonomi lokal akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, kebutuhan pengeluaran tetap sama meskipun kekurangan keuangan, tambahnya.
“Kami menjalankan kewajiban kami, mendukung Jalur Gaza dan membantu Yerusalem, serta di berbagai daerah di mana orang-orang Palestina berada,” kata Shtayyeh.
Beberapa laporan pers telah menyarankan bahwa pemerintah Palestina mungkin mengurangi gaji pekerja sektor publik dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan.
“Kami berharap tahun depan akan lebih baik,” kata Shtayyeh. “Ada janji Arab untuk melanjutkan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait dan Qatar, serta Aljazair.”
Mengenai kemungkinan dilanjutkannya proses politik untuk negosiasi antara Palestina dan Israel, dia mengatakan bahwa tidak ada kemajuan praktis di bidang ini.