PAD Banyuwangi Turun, Komisi III Panggil SKPD Mitra Kerja

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi diproyeksi turun sebesar Rp74,052 miliar, yakni dari Rp592,741 miliar menjadi Rp518,688 miliar pada pada rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2021. Menyikapi hal ini, DPRD Banyuwangi melalui Komisi III memanggil para mitra kerjanya untuk meminta penjelasan terkait persoalan ini, Senin, 13 September 2021.

Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Emi Wahyuni Dwi menyatakan, hari ini Komisi III memanggil Bapenda, BPKAD dan Dinas Pariwisata Banyuwangi. Dalam Rapat kerja kali ini, banyak sekali paparan yang diberikan yang disampaikan khususnya dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, M Yanuar Bramuda.

“Target dari retribusi di sektor pariwisata beberapa tahun ini tidak pernah terpenuhi. Tetapi kita tidak melihat itu, karena sektor wisata sudah banyak memberikan multiplayer effect bagi Banyuwangi. Termasuk hotel dan restoran itu kontribusi dari perkembangan pariwisata itu,” tegasnya ditemui usai rapat.

Dia menambahkan, Komisi tiga juga mempertanyakan adanya perubahan dari PAD di KUPA PPAS. Meski demikian, pihaknya menyadari kondisi di masa pandemi sekarang ini pendapatan PAD memang banyak yang tidak sesuai target. Hampir di semua sektor mengalami penurunan kecuali Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan dan PBB, itu yang stabil.

“Lainnya itu sudah mengalami penurunan semua. Dan kita memang melihatnya kondisi ekonomi memang seperti ini,” katanya.

Pada hari yang sama lanjut perempuan yang akrab dipanggil emi ini, Komisi III juga memanggil Bank Jatim dan PUDAM untuk mengetahui kinerja dan setoran PAD-nya yang berupa deviden pada tahun lalu besarnya seperti apa. 

Menurutnya, PUDAM tahun lalu hanya bisa menyetorkan Rp4,1 miliar dari target Rp8,1 miliar. Hal ini dikarenakan penyertaan modal yang dilakukan masih belum cair. Selain itu, modal yang dimiliki PUDAM terserap untuk program pemasangan baru untuk rakyat paling bawah yang hanya Rp100 ribu. Padalah, normalnya biaya pemasangan Rp1,2 juta.

“Labanya masih terserap untuk itu,” jelasnya.

Emi menegaskan, Komisi III tetap mendorong supaya PAD ini lebih meningkat. Hal ini selalu disampaikan setiap kali ada kegiatan sharing dengan SKPD.

“Kita mendorong untuk itu. Terobosan untuk peningkatan PAD sudah banyak yang dilakukan,” tegasnya.