Operasi Patuh Semeru 2023 di Bondowoso Sasar 8 Pelanggaran

Pengendara kendaraan bermotor diimbau tidak melakukan pelanggaran berlalu lintas di jalan raya Bondowoso Jawa Timur agar tidak terkena sanksi tilang manual. Imbauan itu ditegaskan Kapolres Bondowoso, AKBP Bimo Ariyanto usai memimpin apel pasukan Operasi Patuh Semeru 2023 di Mapolres Bondowoso.

"Operasi Patuh Semeru 2023 digelar selama 14 hari, mulai Senin 10 Juli hari ini sampai Minggu 23 Juli 2023. Kegiatan operasi bersifat edukatif dan juga penegakan hukum sanksi tilang bagi pengendara di jalan yang melanggar aturan berlalu lintas," tegas Kapolres Bimo, Senin 10 Juli 2023.

Operasi Patuh Semeru 2023, kata orang nomor satu Polres Bondowoso, itu digelar serentak di seluruh polres/polresta Polda Jatim. Tujuannya, meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan pengendara kendaraan bermotor berlalu lintas di jalan raya. Serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

"Mudah-mudahan digelarnya Operasi Patuh Semeru 2023 dengan tema 'Patuh dan Tertib Berlalu Lintas, Cermin Moralitas Bangsa', masyarakat semakin tertib berlalu lintas di jalan raya dan bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas di Bondowoso," katanya.

Kapolres Bimo menjelaskan, delapan sasaran prioritas Operasi Patuh Semeru 2023. Yakni, menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, pengendara mobil tidak menggunakan safety belt, dan pengendara motor tidak menggunakan helm. Kemudian, melanggar rambu lalu lintas, melawan arus, melebihi batas kecepatan, dan over dimensi over load (ODOL).

"Saya berharap selama Operasi Patuh Semeru 2023 tidak ada masyarakat pengendara kendaraan bermotor di Bondowoso melakukan delapan pelanggaran itu. Sehingga, aman bagi diri sendiri maupun orang lain," jelas perwira jebolan Akpol 2004 itu.

Kapolres Bimo juga berpesan kepada anggota polres dan pihak terkait terlibat Operasi Patuh Semeru 2023 melaksanakan tugas dengan humanis dan tidak arogan apalagi pungli. "Kalau sampai ditemukan anggota polres bertindak melanggar kebijakan pimpinan Polri, tentu kita tidak tegas," tegasnya.