Tahan Bantuan untuk Pilkada, Mensos Tegur Sejumlah Kepala Daerah

Menteri Sosial (Mensos) RI, Juliari P. Batubara, mengingatkan agar para kepala daerah tak menahan bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah pusat, dengan dasar kebutuhan politik. 

Juliari mengatakan, pihak Kemensos saat ini sudah melayangkan teguran kepada beberapa kepala daerah yang didapati berniat menahan bantuan dari pemerintah pusat, dengan alasan Pilkada. 

“Iya itu kita sudah tegur beberapa daerah, jadi tolong teman-teman kepala daerah ini jangan dipolitisasi,” kata Juliari, saat bertemu dengan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, di Kantor Kecamatan Gayungan, Rabu, 7 Oktober 2020.

Hal tersebut dilakukannya, kata Juliari, karena dirinya telah menerima beberapa laporan adanya penundaan proses penyaluran bantuan kepada masyarakat dengan alasan yang kurang tepat. “Saya juga dapat laporan ada yang berasnya sudah siap transporternya, tapi ada permintaan penundaan dengan alasan yang mungkin kurang relevan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Juliari mengimbau agar para kepala daerah agar tak menahan penyaluran bantuan dari Kemensos. Sebab, masih banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 ini.

“Saya dalam kesempatan ini meminta dengan sangat teman-teman daerah yang berasnya sudah ada di situ, sudah siap disalurkan, karena warga yang membutuhkan sudah menunggu, jadi tidak relevan lagi untuk menunda,” ungkapnya.

Ketika disinggung adanya penyalagunaan bantuan dengan alasan Pilkada 2020, Juliari mengungkapkan jika hal tersebut sulit terjadi. Dirinya beralasan bahwa data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tepat.

“Disalahgunakan saya kira gak bisa, di sini jelas kok untuk KPM. Kalau disalahgunakan untuk yang lain (Pilkada) saya kira sangat kecil kemungkinannya,” tutup Juliari.