Mengubah Strategi dari Perang ke Diplomasi-Politik

Peta di bawah ini adalah peta pembagian negara Palestina - Israel berdasarkan Resolusi PBB No 181 Tahun 1947 dengan catatan Yerusalem Timur sementara berada di bawah PBB. Yahudi menerima, Palestina menolak.

Ketika mandat PBB berakhir pada Mei 1948, terjadi perang. Palestina kalah dan sebagian penduduknya meninggalkan negaranya mengungsi ke negara Arab lain. Mesir dan Yordania campur tangan, Mesir menduduki Gaza, Yordan menduduki Yerusalem Timur, ke utara sampai Ramallah / Jenin, ke Selatan sampai Hebron.

Tetapi dalam Perang 1967, wilayah tersebut direbut oleh Israel. Padahal yang mulai perang adalah Mesir dan bahkan kehilangan Sinai dan Syria kehilangan sebagian Golan.

Perang 1973 Mesir menyerang Israel dengan tujuan memaksa Israel untuk berunding. Tercapai Perjanjian Camp David pada 1979, Mesir memperoleh kembali Sinai dan sebagai imbalannya mengakui eksistensi Israel.

PLO/Al Fatah mengikuti jejak Mesir, dengan melakukan perjanjian OSLO pada 1993. Israel akui PLO dan pemerintahan sementara Palestina beribukota di Ramallah, sebaliknya PLO akui eksistensi Israel.

Proses perdamai Israel - Palestina kemudian terhenti, karena HAMAS melakukan aksi kekerasan terhadap penduduk Israel. Hamas (Ihwanul Muslimin) dibantu oleh Iran (Shiah) dan Syria yang sejak awal menolak mengakui eksistensi Israel.

Yordania pada 1994 membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kini Uni Emirat Arab (UAE) membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Arab Saudi dan Bahrain belum, tetapi mengizinkan pesawat terbang Israel melintasi wilayah udaranya.

Ini merupakan sejarah untuk pertama kalinya ruang udara kedua negara terbuka bagi Israel.Faktor Utama apa yang menyebabkan bbrp negara Arab itu melunakkan sikapnya ?. Geo- Politik, negara-negara Teluk menghadapi ancaman IRAN. Hanya 1 negara Teluk yang pro-Iran, yakni Qatar yang seperti halnya dengan Hamas mempunyai hubungan dekat dengan Ikhwanul Muslimin.

Mungkin negara Arab itu berpikir, mengikuti jejak Mesir, mengubah strategi dari perang ke diplomasi-politik. What next ?

Dr. KH. As'ad Said Ali

(Pengamat Sosial Politik, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2010-2015, Wakil Kepala BIN 2001)