Luar Biasa, Provinsi Jatim Boyong 39 Penghargaan dalam BKN Award

Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan memborong 39 penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) di tahun 2023. Jumlah tersebut membuat Jatim sebagai peraih penghargaan terbanyak se-Indonesia.

Dari total 39 penghargaan, Pemerintah Provinsi Jatim secara khusus meraih lima penghargaan. Yang terdiri dari Peringkat I Kategori Utama Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN; terbaik I Kategori Pengembangan Kompetensi; terbaik II Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.

Selain itu, Pemprov Jatim juga meraih penghargaan terbaik V Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Pegawai. Serta, terbaik V Kategori Implementasi Manajemen Kinerja ASN. Sedangkan 34 penghargaan lainnya diraih pemerintah kabupaten/kota di 16 daerah se-Jatim.

Plt Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana mengatakan, apa yang ditorehkan Jawa Timur sangat luar biasa untuk meningkatkan kinerja para ASN. Sebab tak hanya meraih penghargaan terbanyak, tapi juga ada peningkatan tujuh dari tahun sebelumnya meraih 32 penghargaan.

"Tidak boleh berpuas diri harus meningkatkan kinerja karena yang lain pasti akan mengejar. Penghargaan ini tak lain karena membantu BKN untuk memberikan layanan terbaik kepada para ASN di Jatim maupun kabupaten/kota, dengan penghargaan ini semoga bisa meningkatkan kinerja para ASN," ungkap Bima.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mensyukuri award tersebut yang menunjukkan keberhasilan kinerja tak hanya Pemprov Jatim tapi juga pemerintah daerah.

Kendati demikian, ia meminta agar OPD dan seluruh ASN tidak terlena dengan award ini. Justru, award ini harus menjadi pemacu semangat para ASN untuk meningkatkan kompetensinya dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Apalagi, daerah lain juga berlomba-lomba untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan.

"Jadi memang semua harus bergerak melakukan banyak inovasi, harus melakukan banyak kerja adaptif sesuai tuntutan kebutuhan global bukan hanya nasional. Inovasi kita harus terukur secara nasional dan global," kata Khofifah.

Dengan itu, mantan Mensos RI itu berharap, tak hanya ASN pemprov tapi juga kabupaten/kota dapat meningkatkan layanan publik pada masyarakat makin cepat, mudah, murah dan memberi manfaat. "Pada akhirnya bagaimana kemakmuran, keadilan, kesejahteraan masyarakat bisa kita wujudkan lebih cepat lebih baik," pungkasnya.