Bunda Rita Jaga Kondusivitas Ponorogo Saat Sugiri Hadapi Proses Hukum

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyampaikan pernyataan resmi di tengah dinamika yang muncul terkait proses hukum yang sedang dihadapi Bupati Sugiri Sancoko.

Dalam keterangannya, Lisdyarita menegaskan bahwa roda pemerintahan Kabupaten Ponorogo akan tetap berjalan normal dan pelayanan publik tidak akan terganggu.

“Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas situasi yang terjadi. Ini cobaan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga beliau. Ponorogo adalah daerah yang taat hukum, dan proses hukum ini sepenuhnya kami serahkan kepada pihak berwenang,” ujar Lisdyarita dikutip di laman resmi milik Pemkab Ponorogo Senin 17 November 2025.

Ia juga mengajak masyarakat Ponorogo untuk mendoakan Sugiri Sancoko agar diberikan kekuatan dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

Jamin Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

Sebagai Plt Bupati, Lisdyarita menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pemerintahan. Ia menginstruksikan seluruh ASN Pemkab Ponorogo bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh dinamika politik yang sedang terjadi.

“Pelayanan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa harus tetap optimal. Kebutuhan dasar masyarakat adalah prioritas utama kami,” tegas Bunda Rita panggilan akrabnya.

Ia juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pembangunan Ponorogo harus terus berjalan dan tidak boleh berhenti akibat situasi saat ini.

“Kita harus semakin solid, bersatu padu, dan tetap semangat mewujudkan Ponorogo yang lebih maju dan hebat,” tambahnya.

Ponorogo Raih Penghargaan Penegakan Hukum Cukai Terbaik

Di tengah dinamika politik dan pemerintahan, Pemkab Ponorogo kembali mencatat prestasi membanggakan. Kabupaten Ponorogo meraih predikat terbaik dalam penegakan hukum Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di wilayah eks-Karesidenan Madiun.

Penghargaan tersebut diberikan dalam forum Sinergisitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Ponorogo dalam Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Surabaya, Sabtu 15 November 2025. Lisdyarita yang hadir langsung menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab.

“Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola DBHCHT di Ponorogo. Operasi pemberantasan BKC ilegal selalu kami lakukan bersamaan dengan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Lisdyarita.

Komitmen Maksimalkan Pengelolaan DBHCHT

Lisdyarita menegaskan bahwa Pemkab Ponorogo terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Sebelumnya, KPPBC TMP C Madiun juga memberikan penilaian nyaris sempurna terhadap kinerja Pemkab Ponorogo dalam bidang penegakan hukum BKC. Penilaian tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan sosialisasi, hingga operasi pemberantasan BKC ilegal. Ponorogo pun menjadi daerah dengan performa terbaik di seluruh eks-Karesidenan Madiun.