Legislator Jepang Ditahan Karena Terima Suap dari Kasino China
Kejaksaan Tokyo, hari ini menangkap dan menahan legislator dari Partai Demokratik Liberal yang saat ini memerintah Jepang, Tsukasa Akimoto, atas tuduhan menerima suap dari perusahaan China yang hendak membangun kasino di Jepang, demikian dilansir dari laporan NHK.
Akimoto adalah wakil menteri senior dalam Kantor Kabinet hingga Oktober 2018 serta pengawas kebijakan pemerintah untuk pembukaan kasino, yang merupakan bagian dari rencana Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menghidupkan ekonomi dan pariwisata.
Sementara itu, pihak kantor Akimoto justru menanyakan tentang laporan penangkapan itu, dengan menyebut bahwa mereka tidak mendengar kabar apa pun terkait penangkapan. Kejaksaan Tokyo menolak berkomentar.
Kantor Akimoto sendiri telah digerebek oleh pihak kejaksaan pada pekan lalu.
Akimoto, melalui cuitan di akun Twitter dan keterangan kepada media, berulang kali membantah kejahatan yang dituduhkan kepadanya itu.
Juru bicara utama pemerintah Jepang, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan ia tidak mengetahui laporan soal penangkapan tersebut namun menginginkan persiapan proyek tempat hiburan terintegrasi dimajukan secepat mungkin.
Laporan penangkapan memicu kritik dari para penentang pembangunan kasino, yang belum cukup populer di Jepang sekalipun pemerintah telah mendorong pengoperasian kasino pada awal 2020.
Menurut pemerintah, kasino dengan resor terintegrasi yang termasuk pusat perbelanjaan dan hotel akan ditujukan untuk meningkatkan ekonomi lokal, pariwisata, serta pendapatan pajak.
“Laporan penangkapan ini mengguncang kebijakan resor terintegrasi dari pemerintah,” kata Kepala Urusan Parlemen partai oposisi, Kazuhiro Haraguchi, kepada kantor berita Kyodo News.
Dia menambahkan, “Jika wakil menteri Kantor Kabinet serta otoritas terkait isu kasino memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan uang, itu sangat memalukan.”
Sebelumnya, jajak pendapat yang digelar Jiji News pada Oktober menunjukkan 57,9 persen responden tidak setuju dengan pembangunan resor terintegrasi sementara 26,6 persen lainnya mendukung. (an/rtr)