Legitimasi Sosial Pemerintah Jadi Penentu Stabilitas Negara di Era Digital

Legitimasi sosial pemerintah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas negara di tengah perubahan sosial dan derasnya arus informasi digital. Pengamat politik dari Lab 45, Haryadi, menyebut legitimasi sosial tidak cukup hanya bertumpu pada kemenangan pemilu atau legalitas konstitusional semata.

Menurutnya, legitimasi sosial merupakan tingkat pengakuan, penerimaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kewenangan serta kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang sah dan layak dipatuhi.

“Pemerintah sekarang tidak cukup hanya berkuasa secara hukum, tetapi juga harus dipercaya secara sosial,” tulis Haryadi dalam catatannya, Kamis 21 Mei 2026.

Ia menjelaskan, pada era modern legitimasi sosial pemerintah lebih ditentukan oleh kemampuan menyelesaikan persoalan rakyat, menghadirkan keadilan distributif, menjaga tata kelola pemerintahan, hingga kualitas pelayanan publik.

Selain itu, kesediaan pemerintah mendengar aspirasi warga dan menjaga konsistensi moral juga menjadi faktor utama pembentuk kepercayaan publik.

Era Digital Membuat Legitimasi Sosial Lebih Cair

Haryadi menilai era digital membuat legitimasi sosial semakin dinamis. Media sosial, jaringan digital, dan arus informasi global memungkinkan opini masyarakat berubah sangat cepat.

Karena itu, legitimasi sosial kini berada di ranah persepsi publik, bukan sekadar aturan hukum tertulis.

Ia menegaskan, legitimasi sosial yang kuat akan membuat masyarakat patuh terhadap hukum secara sukarela. Sebaliknya, jika legitimasi sosial melemah, pemerintah akan lebih bergantung pada pendekatan koersif yang mahal dan rapuh dalam menjaga stabilitas.

“Dalam situasi krisis, legitimasi sosial menjadi tabungan kepercayaan pemerintah,” ujarnya.

Penyebab Melemahnya Legitimasi Sosial Pemerintah

Haryadi menyebut ada tiga faktor utama yang menyebabkan legitimasi sosial pemerintah melemah.

Pertama, defisit performa pemerintah akibat kegagalan menyediakan layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, ketimpangan sosial yang melebar, hingga korupsi yang terstruktur.

Kedua, krisis informasi dan misinformasi akibat polarisasi digital dan algoritma media sosial yang memicu erosi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Ketiga, kebijakan teknokratis yang dinilai terlalu elitis dan menjauh dari aspirasi warga.

“Warga merasa aspirasinya tidak didengar,” katanya.

Risiko Jika Legitimasi Sosial Pemerintah Runtuh

Ia mengingatkan, pelemahan legitimasi sosial dapat memicu pembangkangan sipil atau civil disobedience. Kondisi itu ditandai dengan menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, enggan membayar pajak, hingga hilangnya pengakuan terhadap pemerintah.

Selain itu, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan paralisis pemerintahan, ketika birokrasi kehilangan moral dan koordinasi antarlembaga menjadi lumpuh.

Haryadi juga mengingatkan bahaya berkembangnya premanisme dan polarisasi identitas jika legitimasi sosial terus merosot.

“Dalam skenario terburuk, konflik horizontal dan kekerasan sosial bisa terjadi,” ujarnya.

Lima Langkah Memperkuat Legitimasi Sosial Pemerintah

Untuk mengatasi pelemahan legitimasi sosial, Haryadi menawarkan lima langkah strategis.

1. Memperkuat kapasitas layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, perizinan, dan keamanan.

2. Reformasi tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi melalui meritokrasi, digitalisasi birokrasi, transparansi anggaran, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih.

3. Memperkuat keadilan sosial dengan mempersempit ketimpangan dan memperluas perlindungan sosial.

4. Meningkatkan partisipasi warga dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik.

5. Membangun komunikasi pemerintah yang jujur, berbasis data, dan tidak manipulatif.

Menurut Haryadi, tantangan terbesar dalam memperkuat legitimasi sosial justru datang dari elite oligarki dan birokrat yang nyaman dengan status quo.

Ia menilai pemerintah harus mampu mentransformasi struktur tata kelola sesuai perkembangan zaman dan realitas digital saat ini.

“Jika tidak, maka krisis legitimasi sosial akan terus berlanjut,” pungkasnya.