Kompak, Pakde Karwo dan Gus Ipul Hadiri Penganugerahan Doktor Honoris Causa bagi Muhaimin Iskandar

Surabaya: Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo) dan Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Dr. (HC). Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si di Aula Garuda Mukti, Gedung Rektorat Lt. 5, Kampus C Universitas Airlangga Surabaya, Selasa, 3 Oktober 2017, pagi.

Universitas Airlangga Surabaya menganugerahkan gelar doktor honoris causa (DR HC) dalam bidang ilmu Sosiologi Politik kepada Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa itu setelah melalui berbagai pertimbangan dan dinilai memiliki karya atau prestasi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan PP Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 21 Th. 2013 Pasal 1 ayat 2, gelar Doktor Kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang memiliki dan dianggap berjasa atau berjasa. Juga berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan atau kemasyarakatan.

Penganugerahan gelar doktor honoris causa diawali dengan penyampaian pidato ilmiah dengan judul 'Mengelola Kebhinekaan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa'.

Prosesi penganugerahan gelar doktor honoris causa dilanjutkan dengan pemberian gelar doktor honoris causa oleh Rektor Unair Prof. Moh Nasih. Selanjutnya, pemberian ijazah doktor honoris causa dan Patung Garuda Muka dilakukan oleh Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Muhammad Nasir.

Seusai penganugerahan gelar doktor honoris causa, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim Dan Wagub Jatim Gus Ipul menyampaikan upacan selamat atas gelar doktor honoris causa yang disandang Abdul Muhaimin Iskandar. Pakde Karwo berharap agar Cak Imin bisa terus memberikan sumbangsih kepada akademik dan perpolitikan di Indonesia.

Dalam pidato ilmiahnya, Ketua PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan, persatuan dan kesatuan negara ini dirajut oleh Pancasila dan dijunjung dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Anugerah kemajemukan ini ditambah dengan potensi alamnya yang luar biasa.

Indonesia, lanjutnya, mampu menyikapi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan etnis dan lainnya, sehingga tidak menjadi besar dan memecahkan persatuan bangsa, seperti terjadi di beberapa negara lain.

Dijelaskan, kelangsungan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menghadapi tantangan seperti etnonasionalisme dan masalah kebhinekaan, fundamentalisme agama yang berminat mendirikan Khilafah transnasional, dan fundamentalisne pasar yang melahirkan frustasi dan ketimpangan.

Menurutnya, NKRI akan eksis dan berjaya jika sanggup mengelola kebhinekaan dan mampu mentransformasikan nasionalisne etnis menuju nasionalisme kewargaan. Selain itu, dirajut dengan prinsip-prinsip dasar dan sejarah, serta karakter lokal Islam Indonesia yang toleran dan moderat, Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Dengan stabilitas politik dan pembangunan nasional yang inklusif, Indonesia dapat beranjak maju dari negara berkembang berpendapatan menengah dengan PDB per kapita 3.540 Dollar AS menjadi negara maju dengan PDB per kapita di atas 11.750 Dollar AS.

Lebih lanjut disampaikannya, pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas politik. Stabilitas politik membutuhkan kemampuan mengelola fitrah kebhinekaan sebagai modal sosial untuk mendorong maju roda pembangunan. “Fitrah kebhinekaan akan dapat terpelihara di taman sari kehidupan yang adil dan sejahtera, dengan distribusi kemakmuran yang merata,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Unair Prof. Moh. Nasih mengatakan, doktor honoris causa menerbitkan buku terlebih dahulu dengan basis ilmiah. Menerima doktor honoris causa tidak bisa mudah begitu saja diberikan, harus tetap mengacu pada keilmiahan. “Kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana kualitas Abdul Muhaimin Iskandar dalam menyampaikan pidato ilmiahnya, ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Promotor honoris causa untuk Muhaimin, Prof. Mustain menjelaskan, bahwa pemberian gelar kehormatan itu diusulkan oleh pihak Unair, bukan atas permintaan penerima gelar. Proses yang dilalui juga sesuai aturan yang ada.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi M. Nasir, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Ketua  MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj , Mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Mantan Ketua MK Mahfud MD, Erros Djarot, gubernur, wagub, bupati/walikota dari berbagai daerah, anggota DPR RI, pimpinan parpol, serta Wali amanah Unair. (frd/hms)