Khofifah Minta Kabupaten/Kota di Jatim Bangun Sekolah Rakyat, Eri Cahyadi: Surabaya Sudah Gratis

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak memiliki lahan seluas 5 hektare untuk dibangun Sekolah Rakyat, seperti permintaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun, Pemkot Surabaya telah menyiapkan sejumlah opsi untuk Sekolah Rakyat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan, setiap sekolah negeri di Kota Pahlawan, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK telah gratis. Menurutnya, itu juga termasuk bagian dari Sekolah Rakyat.

"Di Surabaya nggak ada lahan lima hektare, itu yang sedang kita sampaikan karena Alhamdulillah, Surabaya itu sudah Sekolah Rakyat juga. Sekolah sudah gratis semua, SD dan SMP sudah gratis, SMA sudah gratis juga dari Bu Khofifah," ungkapnya, Kamis 13 Desember 2025.

Eri Cahyadi juga menyatakan, Pemkot Surabaya juga telah memiliki Asrama Bibit Unggul, yang fungsikan bagi siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera. Asrama itu dapat menampung 200 orang yang mendapat pendidikan gratis hingga lulus bangku kuliah.

"Surabaya pun kami juga punya program satu keluarga miskin satu sarjana ada 200, itu sudah sekolah rakyat, meskipun (luas Asrama Bibit Unggul) tidak 5 hektare. Ada 200 anak yang sekolah gratis dari keluarga miskin sampai dia kuliah, bahkan sampai bekerja," tegasnya.

Untuk itu, mantan Kepala Bappeko Surabaya ini menyatakan, setiap sekolah yang sudah ada saat ini akan dijadikan opsi sebagai Sekolah Rakyat. Apakah itu dari sekolah SD dan SMP negeri milik pemerintah kota ataupun sekolah swasta.

"Kalau yang SD dan SMP kita maksimalkan yang ada di gedung kita, dan gedung sekolah swasta, yang memang kita gratiskan untuk sekolah rakyat," terang Eri Cahyadi.

Sehingga, lanjutnya, Sekolah Rakyat tidak harus membangun gedung baru di atas lahan seluas lima hektare. Namun, dengan memanfaatkan sekolah yang sudah ada, termasuk bekerjasama dengan sekolah swasta.

"Jadi Sekolah Rakyat tidak harus saya sediakan tapi bisa bekerja sama dengan SD dan SMP swasta yang menampung untuk masyarakat Surabaya yang tidak mampu," tambah Eri Cahyadi.

Ia pun mengakui belum melakukan perhitungan mengenai resolusi tersebut. Bila harus bekerja sama dengan sekolah swasta, maka pihaknya akan menyiapkan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah atau BOPDA.

"Belum ada (jumlahnya). Karena yang saya sampaikan untuk sekolah keluarga miskin dan pra miskin di Kota Surabaya tidak boleh lagi dipungut biaya. Sehingga, nanti kita kerjasama dengan sekolah swasta, kita harus patungan berapa. Jadi kalau ada BOPDA ya kita berikan," tutupnya.