Ketua MPR RI: Pemindahan IKN ke Kaltim Harga Mati
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet ) menegaskan, proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur harga mati. Tidak boleh berhenti atau gagal karena pergantian kepemimpinan nasional. Pernyataan itu disampaikan Bamsoet, dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR di kompleks Parlemen, Selasa 16 Agustus 2022.
Turut hadir dalam acara tersebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran menteri kabinet, dan semua pimpinan partai politik serta pimpinan lembaga negara.
"Perlu ada pemikiran untuk mengingatkan, serta menunjukkan, peta jalan pembangunan yang dapat diandalkan, termasuk di dalamnya pemindahan IKN yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional," kata Bamsoet di muka sidang.
Politikus Golkar itu mengatakan IKN merupakan proyek jangka panjang. Menurut dia, IKN harus menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart city, green, serta hubungan ekonomi nasional dan regional.
Bamsoet berharap IKN juga menjadi katalis untuk Indonesia bisa melakukan lompatan teknologi. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintahan periode berikutnya harus mematuhi haluan negara yang sudah ditetapkan.
"Pembentukan "haluan negara" yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya, menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045," katanya.
Oleh karena itu, MPR mendorong pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang tidak mengganggu sistem presidensial yang telah disepakati. Bamsoet memastikan PPHN juga tak akan memberi tanggung jawab kepada Presiden.
Menurut Bamsoet, PPHN hanya kan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
"Jika Pokok-Pokok Haluan Negara disepakati oleh seluruh komponen bangsa, maka calon Presiden tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing, melainkan seluruhnya memiliki visi dan misi yang sama," katanya.
SBY Absen
Para mantan presiden dan wakil presiden turut menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tampak hadir Presiden ke Lima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Megawati duduk berada di sisi paling kanan dari deretan mantan presiden dan wakil presiden yang hadir di Sidang Tahunan MPR tahun ini.
Berturut-turut duduk di sebelah kiri Megawati yakni Wakil Presiden ke Enam Try Soetrisno, Wakil Presiden kesembilan Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 Boediono pada Sidang Tahunan MPR tahun ini.
Presiden Jokowi Tiba di Kompleks Parlemen Senayan untuk Hadiri Sidang Tahunan MPR. Try, JK, dan Boediono tampak mengenakan jas warna hitam gelap, sedangkan Hamzah mengenakan jas warna abu-abu terang.
Sementara SBY absen. Disebutkan sedang berada di Malaysia.
Selain para mantan presiden dan wakil presiden, sejumlah ketua umum partai politik juga menghadiri Sidang Tahunan, antara lain Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu.
Selasa siang nanti Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato RUU APBN dan nota keuangan 2022-2023 di depan sidang paripurna DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan.