Komisi X DPR: Spirit Keagamaan Jangan Dipisahkan dari Negara
Ketua Panitia Kerja (Panja) Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, kritik Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir soal tidak adanya frasa agama senada dengan rekomendasi yang disampaikan panja PJPN.
"Oleh karena itu hasil rekomendasi panja, menjadi perhatian kami di panja sebagaimana kritiknya Pak Haedar, masuk dalam rekomendasi kami bahwa semua napas dari dunia pendidikan kita tidak boleh lepas dari spirit keagamaan," kata Syaiful Huda kepada Ngopibareng.id, Senin 8 Maret 2021.
Ia mengungkapkan, dalam proses pembahasannya, panja PJPN juga melibatkan sejumlah ormas keagamaan dari seluruh agama di Indonesia. Hasilnya panja memperoleh masukan terkait pentingnya agama masuk ke dalam peta jalan pendidikan.
"Dari hasil masukan itu tetap intinya sama apa yang disampaikan Pak Haedar dan kita bersyukur masukan itu sudah menjadi bagian dari rekomendasi utuh panja PJP," tutur Syaiful Huda.
Adanya kritikan tersebut menurut politisi PKB semakin relevan ke depan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk terus melakukan perbaikan, termasuk melakukan review terhadap draf awal peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. Komisi X juga akan meminta rekomendasi panja PJP menjadi bagian utuh dari review kemendikbud terkait peta jalan pendidikan Indonesia.
Selain itu, Syaiful Huda meminta agar Kemendikbud meletakan PJP tidak hanya pada level rencana strategis, tapi diharapkan betul-betul menjadi peta jalan. Panja PJP juga mendorong dorong supaya naskah akademik peta jalan pendidikan disiapkan dengan baik.
"Isu terkait kesejahteraan guru harus juga menjadi prioritas dari PJP ini yang kami melihat itu belum secara eksplisit, belum ada di dalam draft kemendikbud," ujarnya.
Syaiful Huda menambahkan, Panja PJP telah merampungkan kerjanya sebelum masa sidang III 2020-2021 berakhir pada 10 Februari 2021 lalu. Rencananya panja PJP akan menyerahkan rekomendasi hasil kerja panja ke Kemendikbud pada Kamis 11 Maret mendatang.
"Saya rasa sudah komprehensif hasilnya, tinggal di follow up oleh Kemendikbud," kata dia.
Plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemdikbud Hendarman mengatakan, saat ini status PJPN oleh Kemendikbud belumlah final. Masih berupa draf rancangan yang terus disempurnakan.
Kemdikbud tetap mendengar dan menampung masukan serta kritik membangun dari berbagai pihak dengan semangat yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa.
"Kemendikbud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas atensi berbagai kalangan demi penyempurnaan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 ini, dan akan terus menyampaikan perkembangan terkait penyusunannya," ujar Hendarman yang juga Kepala Pusat Pendidikan Karakter (Kapuspeka) Kemdikbud, Senin 8 Maret 2021.