Ketika Para Gus Berebut Arah Masa Depan NU

Ini bisa dikategorikan nir adab di dunia pesantren. Ketika saya secara langsung menanyakan apa alasan KH A. Mustofa Bisri pernah menolak dipilih menjadi Rais Aam dalam Muktamar NU di Jombang, sepuluh tahun lalu.

Kia sepuh yang menjadi sahabat Gus Dur sejak muda ini memang tak bersedia dipilih menjadi Rais Aam. Padahal, kalau saat itu beliau bersedia, barangkali sampai sekarang masih menjabat sebagai orang pertama dalam struktur kepemimpinan PBNU.

Saya menanyakan hal tersebut saat berkunjung di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, akhir pekan kemarin. Bersama anak lanang dan anak wedok. Dari habis Ashar sampai dengan Isya. Sempat merasakan sambal enak yang selalu ngangeni setiap ke Ponpes ini.

Gus Mus –demikian KH A Mustofa Bisri biasa dipanggil– termasuk tokoh penggerak NU Kembali ke Khittah 1926 di Muktamar Situbondo. Bersama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Dokter Fahmi D. Saifuddin. Ketiga orang ini yang menjadi aktor perubahan NU di tahun 1980-an.

Sampeyan pasti tahu siapa Gus Dur. Mantan Presiden RI itu adalah cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari. Sedangkan dokter Fahmi adalah putra KH Saifuddin Zuhri, mantan Menteri Agama RI. Sedangkan Gus Mus, kiai yang juga dikenal sebagai seniman.

“Otak perubahan NU di Muktamar Situbondo itu ya Gus Dur dan Dokter Fahmi. Kata Dokter Fahmi, Gus Dur itu pemimpin. Yang memutuskan dan menentukan arah. Sedang dia adalah manajernya. Yang mengatur dan mencari cara mewujudkan tujuan,” kata Gus Mus.

Saya beruntung dapat banyak cerita unik dan asyik. Tentang dinamika kepemimpinan di NU. Setelah lama sekali tidak reriungan dengan Gus Mus. Sama sekali tidak menyinggung soal muktamar NU terakhir di Jombang. Yang dinamikanya masih hangat hingga kini.

Gus Mus pernah menjadi Rais Aam PBNU. Setelah Rais Aam saat itu, KH Sahal Mahfudz, meninggal dunia. Sebelum mandat dari Muktamar di Makasar berakhir. Otomatis, ketika Rais Aam wafat, maka digantikan wakilnya. Ibaratnya Gus Mus menjadi Rais Aam antar waktu.

Nah kenapa Gus Mus menolak menjadi Rais Aam? Dia tak langsung menjawab. Gus Mus hanya cerita ada dua pemimpin yang masuk neraka. Pertama, mereka yang tahu kalau tak ada yang lebih baik darinya tapi menolak dipilih. Kedua, mereka yang tahu ada yang lebih baik darinya, tapi mau dipilih.

“Saya yang kedua,” katanya sambil tersenyum. Selain Gus Mus, ada banyak kiai yang menolak ketika dipilih menjadi Rais Aam. Di antaranya KH As’ad Syamsul Arifin Situbondo dan KH Mahrus Ali Lirboyo. Bahkan, untuk menolak jabatan itu, keduanya “mencatut” Malaikat Jibril dan Izrail.

Peristiwa itu terjadi saat Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta. “Keduanya lantas menunjuk KH Ali Maksum Krapyak. Sebagai santrinya, saya yang diutus menyampaikan keputusan itu ke Kiai Ali. Saya dimarahi habis-habisan Kiai Ali karenanya,” tambahnya Gus Mus.

Kiai Ali Maksum baru bersedia menjadi Rais Aam setelah digeruduk para kiai tersebut. “Di Muktamar Cipasung, KH Ilyas Ruhiyat juga bersedia menjadi Rais Aam karena khawatir posisi itu kosong karena banyak kiai yang tak bersedia dipilih,” kisah paman KH Yahya Cholil Staquf, Ketum PBNU sebelum ini.

Saya mengikuti dinamika kepemimpinan NU sejak Muktamar Yogyakarta. Tahun 1989. Gus Dur terpilih kembali menjadi Ketum PBNU secara aklamasi. “Di Muktamar Cipasung, Gus Dur tertantang mencalonkan kembali karena pemerintahan Soeharto tak menghendakinya,” cerita Gus Mus.

Ketika Gus Dur bersaing dengan KH Abu Hasan dalam Muktamar Cipasung, misalnya, pertarungannya sangat keras. Pemerintahan Orde Baru bahkan disebut ikut bermain untuk mencegah Gus Dur kembali memimpin NU. Namun, saya tidak mendengar isu risywah atau politik uang menjadi pembicaraan utama.

Tampaknya, sejak Muktamar Situbondo, dinamika kepemimpinan NU lebih digerakkan para Gus. Ini adalah sebutan untuk para putra kiai dalam tradisi pesantren. Waktu itu, trio Gus –Gus Dur, Dokter Fahmi, dan Gus Mus– mengubah arah baru perjuangan NU. Dari orientasi politik praktis kembali ke Khittah 1926.

Ketika generasi para Gus ini berganti, rupanya para Gus baru kembali mewarnai dinamika muktamar. Tentu saja membawa warna baru karena mereka dibesarkan tidak saja dari tradisi pesantren. Tapi juga terpaan pendidikan non pesantren. Mereka digembleng dalam lingkungan politik yang berbeda.

Dinamika yang terjadi dalam beberapa muktamar NU belakangan ini lebih menggambarkan pertarungan orientasi dan kepentingan para Gus ini. Sejak dulu selalu ada perbedaan pandangan, persaingan, dan ketegangan. Tapi persaingan tersebut lebih banyak berupa adu gagasan tentang arah masa depan NU.

Ada yang ingin NU lebih aktif dalam politik kebangsaan. Ada yang ingin NU berkonsentrasi pada pendidikan dan penguatan pesantren. Ada pula yang mendorong NU menjadi kekuatan ekonomi umat. Semua itu diperdebatkan secara terbuka. Kadang keras. Namun, tetap dalam bingkai jam’iyah.

Hanya belakangan, suasananya terasa berubah. Menjelang dan setelah muktamar, mulai sering terdengar isu riswah, politik uang, pengkondisian suara, hingga keterlibatan kekuatan politik dari luar NU. Benar atau tidak, isu itu sudah cukup untuk melukai marwah organisasi para ulama ini.

Mengapa hal itu terjadi? Apakah karena simpul para Gus sekarang lebih didominasi para politisi? Ataukah karena NU telah tumbuh menjadi organisasi sangat besar sehingga terlalu seksi untuk tidak diperebutkan?

Harus diakui, kini NU bukan hanya organisasi keagamaan. Ia memiliki puluhan juta warga, ribuan pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga ekonomi, jaringan internasional, dan pengaruh politik yang sangat besar. Siapa pun yang memimpin NU otomatis memiliki modal sosial dan simbolik yang luar biasa.

Karena itu, jabatan di NU bisa menggoda siapa saja. Termasuk mereka yang melihat NU sebagai kendaraan untuk memperbesar pengaruh politiknya. Kalau tidak berhati-hati, muktamar dapat bergeser dari musyawarah para pengabdi menjadi kompetisi para pemburu posisi.

Namun, kita juga tidak boleh buru-buru menyalahkan politisi. Politik pada dirinya bukan barang haram. Banyak politisi NU yang memberi sumbangan besar bagi bangsa dan jam’iyah. Yang berbahaya adalah ketika cara-cara politik transaksional dibawa masuk ke dalam organisasi ulama.

Di sinilah barangkali titik krusialnya. Bagaimana agar arah dinamika dalam tubuh NU tetap dalam bingkai kebijaksanaan para kiai. Bagaimana marwah NU sebagai organisasi yang didirikan para kiai tetap terjaga. Bagaimana menjadikan gerakan NU tetap relevan di segala zaman.

Dulu, gerakan kembali ke Khittah 1926 muncul setelah NU terlalu lama terseret dalam politik praktis. KH Idham Chalid memimpin terlalu lama dan berkelindan erat dengan dinamika politik nasional. Saat itulah lahir gerakan para Gus –dipimpin Gus Dur– untuk mengembalikan menjadi jam’iyah diniyah ijtima’iyah.

Mungkin kini NU memerlukan gerakan kembali ke khittah tahap kedua. Bukan untuk menjauhkan warga NU dari politik. Bukan pula untuk melarang kader NU menjadi politisi. Tetapi, untuk menegaskan kembali batas antara khidmah jam’iyah dan kepentingan kekuasaan.

Semua pasti setuju bahwa NU terlalu besar jika hanya diperebutkan. NU harus diurus, dilayani, dan diwariskan dalam keadaan lebih baik kepada generasi berikutnya. Generasi Gus Gus baru yang makin dinamis. Dari Gus Khittah, Gus Politik, dan Gus apa lagi?

Saya jadi teringat perkataan Gus Mus. NU ini milik Allah. Bukan milik ketua umum, rais aam, politisi, pemerintah, apalagi kelompok tertentu. Manusia hanya memperoleh kesempatan sementara untuk berkhidmah di dalamnya.

Barangkali sikap seperti itulah yang membuat Gus Mus menolak menjadi Rais Aam. Bukan karena tidak mencintai NU. Justru karena sangat mencintainya. Beliau tahu kapan harus maju, kapan harus membantu, dan kapan harus memberi jalan kepada orang lain.

Dalam perspektif ini, yang mencemaskan bukan ketika NU kekurangan orang yang ingin memimpin. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika terlalu banyak orang merasa hanya dirinya yang pantas memimpin NU.

NU telah melewati penjajahan, pergantian rezim, konflik politik, dan berbagai pertarungan kekuasaan. NU akan tetap hidup, dengan atau tanpa kita. Seperti pesan Gus Mus, tak perlu terlalu ge-er ingin menyelamatkan NU. Jangan-jangan, justru kitalah yang diselamatkan NU.