Ketika Gula Membanggakan dan Kakao Mulai Menggoda

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sedang bangga-bangganya. Tentang capaian produksi komoditas pertanian dan perkebunan di Jawa Timur. Khususnya terkait beras dan gula.

Ia pun dengan yakin tak sungkan menyampaikan prestasi ini kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Mentan Arman Sulaeman. Saat keduanya bertemu dengan petani di Ngawi, pekan lalu. Disebutkan, Jatim penyumbang stok beras nasional tertinggi.

Di hari yang sama, ia membanggakan keberhasilan Jatim dalam memperbaiki produktivitas tebu gula. Yang ini disebut melalui program PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). Anak usaha PTPN III Holding yang mendapat tugas pemerintah dalam percepatan swasembada gula.

Soal ini ia ceritakan di depan peserta Muswil DMI Jawa Timur. ‘’Di Jawa Timur kini berhasil menanam tebu yang satu hektar bisa menghasilkan 20 ton gula. Padahal rerata nasional, produktivitas tebu hanya 5 ton gula,” katanya bangga.

Saya yang ikut hadir di acara tersebut ikut senang. Sebab, saya tahu yang dimaksud Bu Gubernur. Sejak tahun lalu, PT SGN bikin demplot tanaman tebu yang dikelola secara sempurna. Di tanah HGU miliknya di Rojopolo Timur, Lumajang. Mulai dari benihnya, perawatannya, pengairannya, dan pemupukannya.

Hasilnya sungguh dahsyat. Satu hektar bisa menghasilkan 233 ton tebu dengan prediksi rendemen sampai dengan 8 persen lebih. Dengan produktivitas seperti itu, maka yang menjadi kebanggaan Bu Gubernur itu bisa jadi kenyataan. Target swasembada jelas bukan angan-angan.

Yang menjadi tantangan adalah sebagian besar bahan baku tebu di Jatim milik rakyat. Makanya setelah berhasil membuat demplot tebu dengan produktivitas tinggi, berikutnya bagaimana mentransfer keberhasilan PT SGN ini ke petani. Sehingga produktivitas tebu mereka bisa terdongkrak.

Saya setuju dengan apa yang dikemukakan Dirut PTPN III Holding Mohammad Abdul Ghanii. Yang dengan yakin bahwa masalah industri gula kita bukan di pabrik yang lama, tapi di agronomi. Di zaman Belanda di tanah yang sama per hektar bisa menghasilkan 14-20 ton gula.

Karena itulah, dalam transformasi kelembagaan di BUMN yang dipimpinnya, ia fokus ke masalah itu. Selain memperbaiki tata kelola perusahaan dan pabriknya, ia kerja keras memperbaiki masalah agronomi tebu gula. Riset varietas tebu dihidupkan kembali. Pendampingan petani digalakkan lagi.

Hasilnya sudah mulai bisa dirasakan sekarang. Kinerja industri gula di bawah perusahaan perkebunan pelat merah itu terus meningkat. Gairah petani menanam tebu juga bangkit kembali. Secara korporasi sudah menangguk untung. Petani meningkat penghasilannya. Impor gula secara lambat laun bisa dikurangi.

Target swasembada gula yang dipatok 2028 untuk konsumsi dan 2030 untuk industri bisa makin dipastikan dengan dukungan para kepala daerah. Seperti yang dilakukan Gubernur Khofifah belakangan ini. Sesuatu yang harus dilakukan jika ia ingin provinsi yang dipimpinnya terus menjadi lumbung pangan nasional.

Yang menarik, kini Gubernur Khofifah tak hanya memikirkan komoditas berskala industri. Rupanya ia mulai kepincut untuk menyejahterakan rakyatnya dengan optimalisasi pekarangan milik warga. Untuk menjadi lahan produktif bagi komoditas yang menjadi kebutuhan dunia.

Ia menyebut kakao alias tanaman coklat sebagai agenda program barunya. “Saya sudah bahas dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Saya ingin pemerintah menyediakan benih kakao untuk ditanam rakyat di pekarangannya. Juga dipersiapkan offtakernya,’’ kata dia.

Kakao adalah tanaman yang tumbuh baik di daerah khatulistiwa. Nusantara pernah menjadi pemasok kakao untuk kebutuhan dunia dalam sejarahnya. Hanya saja, sejarah capaian ini tak berkelanjutan. Apakah agenda Gubernur Khofifah ini bisa mengembalikannya?

Masih perlu dilihat realisasi program itu. Yang pasti, pikiran mengoptimalkan pekarangan untuk komoditas dengan market global adalah ide brilian. Sebab, dampaknya akan langsung bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Tentu akan lebih baik lagi kalau pemerintah membuat masterplan klaster komoditas pertanian dan perkebunan rakyat. Ini artinya selain perubahan paradigma diperlukan perubahan ekosistemnya. Memikirkan offtaker dari awal salah satunya. Juga infrastuktur pendukung lainnya.

Dengan masterplan berbasis klaster komoditas, bisa memungkinkan Jawa Timur yang begitu luas ini menjadi pusat-pusat unggulan. Ada daerah dengan unggulan durian, alpukat, kakao dan seterusnya. Klaster tersebut disusun dengan memperhitungkan potensi pasarnya masing-masing.

Rasanya sudah saatnya negara hadir lebih serius soal pangan dan komoditas pendukungnya. Bukan hanya untuk memenuhi ketahanan pangan nasional yang selama ini masih menjadi ancaman. Tapi juga sebagai salah satu instrumen meningkatkan penghasilan rakyat.

Sudah cukup lama kita abai dengan perlindungan petani dan ekosistem pertanian. Negara berperan penting dalam memberi perlindungan, subsidi, dan insentif kepada petani agar produksi dalam negeri berkelanjutan dan menguntungkan. Tanpa dukungan negara, sektor pertanian rentan terhadap eksploitasi pasar.

Perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektor dan investasi jangka panjang

Ketahanan pangan. Perlu kebijakan terpadu lintas bidang: pertanian, infrastruktur, perdagangan, dan lingkungan. Negara sebagai pemegang otoritas memiliki kapasitas untuk merancang, mengarahkan, dan mengeksekusi kebijakan jangka panjang secara konsisten.

Ayo Bu Khof dimulai dari Jawa Timur! Berangkat dari gula dan kakao. Juga beras tentunya. Lalu berkembang ke komoditas lain dengan pelibatan petani sebanyak mungkin.