Keluarga Besar IPB Serukan Demokrasi Bermartabat untuk Indonesia

Forum Keluarga Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) mengeluarkan pernyataan sikapnya mengenai kondisi bangsa dan negara yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa serta keberlanjutan pembangunan.

Pernyataan sikap itu Forum Keluarga Besar IPB mereka sampaikan di International IPB Convention Center (IICC) pada Sabtu 3 Februari 2024.

Prof Dr Hariadi Kartodihardjo yang mewakili forum tersebut memandang negara Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa serta keberlanjutan pembangunan.

Pihaknya menindikasi bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik lantaran adanya praktek penyimpangan dalam sistem demokrasi.

Padahal menurutnya, IPB sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, obyektivitas, pemeliharaan keserasian, keberlanjutan kehidupan di muka bumi, serta keberpihakan terhadap kepentingan bangsa. IPB juga disebutnya senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.

"IPB sebagai Kampus Rakyat menjunjung tinggi aspirasi rakyat dengan berpedoman pada Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujarnya.

Dengan mempertimbangkan hal itu, Forum Keluarga Besar IPB menyampaikan seruan untuk praktik demokrasi yang bermartabat.

Mereka mendorong kepemimpinan dan pemerintahan semestinya dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila.

"Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan penguasa," tegas Hariadi.

Dirinya berharap kepemimpinan nasional yang dipertaruhkan di ajang Pemilu 2024 wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat.

Sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balance antara pemerintahan DPR atau DPD yang baik.

“Pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat,” ucap dia.

Seruan demokrasi bermartabat ini juga menurutnya perlu ditunjang dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya yang harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.

Untuk itu, pihaknya ingin agar pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu.

Mereka juga meminta sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan tanpa rasa takut.