Kejaksaan Agung Geledah Rumah Pejabat Pajak yang Diduga Mencuri Uang Negara

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menggeledah sejumlah tempat termasuk kantor pejabat pajak terkait kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut kasus ini terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak individu.

“Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020,” ujarnya kepada wartawan Senin 17 November 2025 malam.

Kendati demikian, Anang tidak menjelaskan lebih jauh kronologi kasus tersebut. Ia hanya mengungkap kasus ini terkait dengan pegawai pajak di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. “Diduga oleh oknum atau pegawai pajak pada direktorat pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” tuturnya.

Di sisi lain, Anang mengatakan kasus ini juga sudah dikumpulkan ke tahap penyelidikan. Artinya, penyidik ​​saat ini tengah mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini.Belum ada keterangan rinci soal waktu penggeledahan dan rumah-rumah pejabat yang digeledah.

Incar Pegawai Pajak dan Bea Cukai Nakal

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut Kejaksaan Agung tengah mengincar pegawai pajak dan bea cukai nakal, yakni mereka yang mencuri hingga melakukan penyelewengan.

Ia menceritakan, percakapannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait peluang menjerat para pegawai pajak dan bea cukai yang terindikasi hukum. Dari percakapan itu Purbaya jadi tahu kalau sebelum-sebelumnya para pegawai nakal bebas jeratan hukum karena dilindungi.

"Saya ketemu dengan Jaksa Agung, dia tanya sama saya, Pak, bagaimana kalau orang Pajak atau Bea Cukai terlibat masalah hukum ? Apa tuh? Penyelewengan, mencuri, segala macam. Boleh enggak dihukum? Saya kan bingung, maksudnya apa 'boleh gak dihukum'? Ya hukum saja, sesuai dengan kesalahan, kan semuanya di mata hukum sama," katanya dalam acara Ngopi pagi bareng wartawanSenin pada 17 Nnovember 2025.