Kebutuhan Pokok Mahal, Kepuasan Publik pada Jokowi Merosot
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo merosot ke angka 58,1 persen. Pada Desember 2021, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat itu sebesar 72 persen.
Angka tersebut berdasarkan survei terhadap 1.228 responden yang diambil secara acak. Survei dilakukan pada 5-10 Mei 2022 dengan margin of eror 2,9 persen.
"Yang mengatakan puas 8 persen, yang mengatakan cukup puas 50,1 persen. Total 58,1 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Polirik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang disampaikan secara virtual, Minggu 15 Mei 2022.
Berdasarkan survei, responden yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Jokowi sebesar 29,1 persen dan tidak puas sama sekali 6,1 persen. "Ada 35 persen masyarakat yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja pak Jokowi," ucap Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, faktor utama menurunnya tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi ini adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok.
"Sebelumnya itu yang paling tinggi (faktor ketidakpuasan) apalagi zaman Covid sedang merajalela itu adalah Covid. Setelah Covid mulai bisa terkendali, itu isunya yang dianggap penting dan jadi sumber ketidakpuasan adalah penciptaan lapangan pekerjaan, sekarang adalah harga pokok meningkat," tuturnya.
Faktor lainnya adalah pemberian bantuan yang tidak merata. Misalnya, terkait dengan pendistribusian BLT minyak goreng.
Kemudian, penyebab lainnya adalah terkait dengan lapangan kerja atau pengangguran hingga pemerintah dianggap gagal menangani mafia minyak goreng.
PDIP Sentil Menteri
Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, merespons tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang drop di survei Indikator Politik Indonesia. Hendrawan menilai naik turun hasil survei merupakan hal biasa sembari mengingatkan menteri di kabinet untuk fokus.
"Hasil survei yang naik turun sebenarnya bukan hal luar biasa. Hasil tergantung pada situasi kondisi umum pada periode survei dilakukan," kata Hendrawan.
Menurut Hendrawan, pada bulan April memang terjadi kenaikan-kenaikan harga barang. Ada kondisi yang membuat harga-harga bahan pokok naik.
"Bulan April adalah bulan dengan kenaikan harga-harga (inflasi) yang mencolok. Secara temporal, jelang Idul Fitri, permintaan melonjak, dan kurva penawaran tertatih-tatih menyesuaikan permintaan tersebut," katanya.
"Masa-masa ini juga terdapat kegelisahan kolektif terhadap ketidakpastian perang Rusia-Ukraina, kebijakan moneter negara maju mengatasi inflasi, dan fluktuasi harga migas, dan pangan dunia," katanya.
Hendrawan berharap pemerintah bisa merespons survei ini dengan baik. Menteri sebagai pembantu Jokowi harus fokus kerja.
"Kita berharap pemerintah konsisten bekerja melakukan stabilisasi ekonomi pascapandemi, dan melakukan akselerasi di sektor-sektor prioritas. Jangan abai, tapi juga jangan lebai," katanya.
PKS pun Bicara
PKS menilai turunnya survei kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan peringatan bagi pemerintah. Pemerintah dinilai masih belum bisa mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Kenaikan harga dan bising tiga periode sangat buruk bagi persepsi Presiden di mata publik. Harga yang naik, minyak goreng, khususnya sangat memberatkan. Dan terlihat pemerintah seperti tidak berdaya," kata politikus PKS Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Minggu 15 Mei 2022.
"Isu tiga periode, kehadiran di salah satu ormas membuat rakyat bertanya seberapa setianya Presiden pada jalan demokrasi. Ini lampu kuning bagi Presiden," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut hasil survei itu menunjukkan bahwa pemilih di Indonesia sudah rasional. Mereka memiliki sikap kritis dan tidak sekedar menerima.