Kaya Sebelum Tua, Sambut Bonus Demografi

Pengantar Redaksi

Tantangan dan hambatan akan perkembangan ekonomi Indonesia sedang asyik dibincangkan. Mantan Menteri Keuangan Moh. Chatib Basri, di antaranya, membeberkan empat tantangan yang dihadapi Indonesia.

Selain itu, soal bonus demografi juga menjadi perhatian serius. Orang menganggap bonus demografi sebagai harapan. Tapi, justru pengaruhnya besar bagi perkembangan ekonomi.

Ada nasihat penting dari Chatib Basri, ekonom senior Universitas Indonesia (UI) ini dalam Bank BTPN Economic Outlook 2023 di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 November 2023. Berikut di antarAnya:

BERBAGAI tantangan dan risiko menghadang prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tantangan yang dihadapi Indonesia, setidaknya dalam jangka pendek hingga jangka menengah, sehubungan dengan kenaikan harga komoditas, era suku bunga tinggi, hingga kenaikan harga pangan.

Rintangan tersebut akan memberi dampak pada Indonesia, yang menyebabkan otoritas perlu sigap mengambil langkah antisipatif.

Pertama, era suku bunga tinggi akan membuat Bank Indonesia (BI) harus sign dalam menyusun strategi dalam menjaga pasar keuangan Indonesia.

BI Sama menjaga stabilitas sektor keuangan akan bergantung dengan dunia eksternal. Kemudian menentukan langkah. Ini enter menaikan suku bunga atau mengambil bauran kebijakan.

Kedua, serangan yang terjadi di Hamas, bila meluas di Timur Tengah akan mendorong kenaikan harga minyak yang tentu saja akan memengaruhi harga dalam negeri.

Ini berkaitan dengan bagaimana langkah pemerintah dalam menyikapinya. Tak mungkin pemerintah membebankan kenaikan pada konsumen, sehingga mau tak mau ada tambahan subsidi energi.

Ketiga, kenaikan harga beras akibat fenomena kekeringan atau El Niño. Chatib bilang, kenaikan harga beras sangat sensitif dengan daya beli masyarakat.

Sehingga, perlu juga uluran tangan dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, dengan memberikan tambahan bantuan sosial.

Keempat, langkah-langkah yang diambil pemerintah itu tentu akan memberi beban baru bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sehingga tahun ini dan tahun depan, beban fiskal sangat berat. Beban subsidi BBM dan beban jamin harga beras bisa stabil, menjadikan ruang fiskal tidak akan terlalu banyak.

Harus Kaya Sebelum Tua

Sejumlah alasan pentingnya orang Indonesia bisa kaya sebelum tua. Hal itu, di antaranya didasarkan oleh proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2025.

Artinya, penduduk usia produktif atau yang berusia 15-65 tahun pada tahun itu akan lebih banyak dan dependency ratio atau rasio ketergantungan turun secara signifikan.

Namun, data Bappenas juga menyebut dependency ratio akan muncul dari penduduk tua. Penduduk tua diperkirakan akan naik dari 7,3 persen menjadi 26 persen pada 2050.

Hal ini berarti ada kemungkinan Indonesia memasuki populasi penduduk tua alias aging population pada 2050. Sehingga, sebelum waktu itu tiba, perekonomian harus digenjot, terutama jika ingin Indonesia menjadi negara maju.

Jadi kita punya 27 tahun. Setelah itu, beban akan menjadi semakin meningkat. Jika pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5 persen seperti saat ini, pendapatan per kapita Indonesia hampir mendekati US$ 30 ribu.

Sementara Jepang dan Korea Selatan memasuki ke aging population dengan pendapatan per di atas US$ 40 ribu. Nah, bayangkan kalau 2050 Indonesia memasuki aging population di mana income per kapita kita di bawah US$ 30 ribu.

Apa implikasinya? Ada risiko bahwa kita menjadi tua sebelum kaya.

Menjadi tua sebelum kaya, adalah suatu persoalan. Pasalnya, pendapatan orang tua akan menurun, tapi kebutuhan uangnya meningkat untuk membiayai kesehatannya dan juga anak-anaknya. Dengan kata lain, beban lebih besar dibandingkan pendapatan. Bayangkan ini terjadi kepada negara.

Selain itu, penduduk tua tidak lagi berada di pasar tenaga kerja. Artinya, mereka tidak membayar pajak sebanyak ketika masih aktif bekerja. Sementara beban kesehatan maupun pendidikannya semakin meningkat. Akibatnya, ada risiko bahwa bujet dari pemerintah tidak akan sustainable.