Temukan SKD Palsu, Warga di Surabaya Minta PPDB Diperpanjang
Pendaftaran tahap 3, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berakhir pada, Sabtu, 27 Juni 2020, pukul 23. 59, malam nanti. Sebagian masyarakat ingin agar PPDB diperpanjang lantaran ditemukannya kecurangan dalam bentuk manipulasi data Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam proses pendaftaran.
Juru bicara wali murid Sri Ermiati mengatakan jika pihaknya ingin agar PPDB pada tahun ini diperpanjang. Sebab, kelompoknya ingin melakukan mediasi dengan Dindik Jatim untuk menyelesaikan masalah manipulasi SKD tersebut.
“Kami tidak neko-neko (aneh-aneh), supaya tenang, hanya minta PPDB diundur, jangan ditutup nanti malam, biar masyarakat bertanya dulu (ke Dindik Jatim),” kata Ermi, ketika melakukan aksi, pada Sabtu 17 Juni 2020, siang.
Akan tetapi jika memang PPDB tetap ditutup pada malam ini, kata Ermi, pihaknya ingin agar pelaku yang melakukan manipulasi data SKD, untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sebab mereka telah menyalahi aturan yang ada.
“Kalau nanti malam ditutup, karena kami sudah menuntut secara hukum, kalau ada terbukti SKD palsu, penjarakan. Siapa yang ketahuan dengan mudah, (memanipulasi) SKD, itu kan melanggar hukum,” jelasnya.
Ermi pun mengungkapkan, jika kelompoknya sudah mengirimkan surat ke beberapa instansi pemerintahan untuk melaporkan adanya praktik kecurangan tersebut. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak-pihak yang berwenang itu.
“Kami juga sudah kirimkan surat, sejak dua hari yang lalu (Kamis, 25 Juni 2020), ke DPRD (Kota Surabaya), lalu kami teruskan, tapi tidak ada kejelasan dari Dindik (Dinas Pendidikan) Provinsi (Jatim) untuk menemui kami,” kata dia.
Puncaknya, puluhan massa yang terdiri dari mayoritas para ibu tersebut, melurug Kantor Dindik Jatim, pada siang tadi, untuk bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi. Sayangnya, mereka hanya ditemui oleh pihak kepolisian yang menjaga agar aksi tetap kondusif.
“Hasil diskusi dengan pihak kepolisian, titipan dari, Dindik Jatim, hanya katanya PPDB tetap ditutup nanti malam. Kemudian Senin, 29 Juni 2020, kalau ada keluhan, boleh (diskusi), tetapi kan masyarakat ini resah, kami hanya minta diundur saja, gak aneh-aneh,” tutupnya.