Jembatan Glendeng Tuban Molor, Dewan Minta Rekanan Diblacklist

Proyek rehabilitasi jembatan Glendeng penghubung antara Kabupaten Tuban-Bojonegoro meleset dari target yang ditentukan.

Semula, proyek dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 itu selesai pada akhir tahun. Namun, hingga saat ini pengerjaan tersebut baru mencapai sekitar 90 persen.

Terkait hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tuban, Fahmi Fikroni meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman (DPUPR-PRKP) Kabupaten Tuban untuk mengambil langkah tegas. Yaitu dengan tidak hanya sekadar memperingatkan rekanan/kontraktor namun juga memblacklistnya.

"Karena komitmen mereka bahwa akhir tahun atau akhir kontrak sudah selesai, maka kami minta secepatnya itu tidak hanya diperingatkan, tapi juga harus diblacklist," terang Fahmi Fikroni.

Lebih lanjut, politisi PKB tersebut sangat menyangkan proyek jembatan Glendeng tidak selesai tepat waktu. Sebab, sejak dari awal pihaknya telah sering kali memperingatkan baik dinas terkait maupun pihak rekanan agar pengerjaan itu tidak molor. Namun, hingga sampai saat ini proyek juga tidak kunjung selesai.

"Kami berharap, komitmen dari pihak ketiga ini harus jelas, ketika mendatangani sebuah kontrak dan itu bisa diselesaikan di akhir masa kontrak ya harus direalisasikan," harap Roni, panggilannya.

Sejauh ini, berdasarkan laporan yang diterimanya, kendala yang dialami oleh rekanan sehingga pengerjaan jembatan Glendeng molor berada di alat. Dimana yang seharusnya dengan satu alat dalam sehari bisa memasang dua ternyata tidak bisa sehingga mendatangkan alat lagi.

Kapala Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Tuban Agung Supriyadi menyampaikan, untuk progres rehabilitasi jembatan glendeng hingga Rabu 3 Januari 2024 sudah mencapai sekitar 90 persen. "Info dari PPK saat ini progres sudah mencapai 90 persen," pungkas Agung.

Sebatas diketahui, berdasarkan laman www.lpse.tubankab.go.id anggaran pengerjaan rehabilitasi jembatan glendeng itu bersumber dari APBD tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp31,881 miliar.

Adapun untuk nilai HPS Rp21,311 miliar dengan pemenang lelang PT. Marga Karya asal Pati Jawa Tengah dengan nilai penawaran Rp20,815 miliar.