Ini Alasan Risma Titipkan Bantuan Kepada Ketua DPRD Alor

Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Tri Rismaharini, mengaku jika dirinya menitipkan bantuan bencana alam kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor.

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu yang melumpuhkan beberapa wilayah. Termasuk Alor. Kemensos kemudian mencoba untuk memberikan bantuan, namun karena akses yang terputus, akhirnya Kemensos tidak mengirim bantuan dari Jakarta maupun Surabaya.

“Ceritanya, karena aku tidak bisa menghubungi seluruh pejabat di sana. Akhirnya aku cari orang di sana siapa yang bisa dikontak. Aku awalnya pengen tahu kondisi di sana seperti apa, apa sudah ada dapur umum apa belum. Terus aku dikasih nomor telepon Ketua DPRD sana dan bilang kesulitan, butuh bantuan, ono WA-ne,” ungkap Risma kepada wartawan menjawab tuduhan Bupati Alor, Amon Djobo terkait polemik bantuan itu saat berada di Surabaya, Jumat 4 Juni 2021.

“Akhirnya aku bingung, barang kita ndak bisa mendarat karena syahbandar nggak mengizinkan mendarat karena masih bahaya. Dia (Ketua DPRD Alor) ngomong, bu ini ada dari Bulog, ada paket. Bulog mungkin jualan paket saat paskah itu kayaknya, terus ditunjukkan barang-barangnya seperti ini paketnya. Ruben tak suruh nyelesaikan, pesen bulog, selesaikan ke mereka. Lalu, saya sampaikan ke Presiden, Alor sudah dapat, meskipun kami nggak mendarat,” imbuhnya.

Risma lantas dibuat kesal, karena kemudian mendapat respons negatif dari Bupati Alor, Amon Djobo, yang memarahi dua orang stafnya karena menilai tidak dihargai oleh Risma yang memilih menitipkan bantuan yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH) kepada DPRD Alor ketimbang Pemda Alor.

Padahal, kata Risma, bantuan yang dititipkan bukanlah PKH, melainkan bantuan bencana berupa barang. Sebab, bantuan PKH teknisnya dikirim langsung kepada penerima bantuan melalui bank maupun PT Pos Indonesia.

Memang, mantan Walikota Surabaya itu mengaku, sejak menjadi menteri, segala bentuk bantuan sosial berupa PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah tidak berwujud barang karena menjadi lahan korupsi oleh mensos sebelumnya, Juliari Batubara, yang kemudian diganti dengan uang.

“Tapi kalau bantuan bencana itu memang bukan uang karena besar sekali, dapur umum Rp200 juta bisa sekian ribuan orang kita kasih makan. Tapi kalau bantuan sosial Rp200 ribu satu orang, kan juga besar biayanya. Jadi dia nawarkan paket Bulog ini. Jadi bukan PKH, salah itu Pak Bupati,” pungkasnya.