Indeks Persepsi Korupsi KPK Turun 4 Poin, Apa Kata Peneliti ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 di skor 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya. ICW menuding penyebab turunnya IPK adalah kinerja KPK saat ini.

Menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, nilai IPK dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII). "Sumber permasalahan utama ada di KPK, kita belum pernah lihat pimpinan KPK ada lima orang pelanggaran etiknya ada tiga, satu Bu Lili sudah keluar," katanya dikutip dari republika.co.id, Ahad 12 Februari 2023.

Permasalahan di internal KPK, lanjutnya, justru tak cepat disikapi oleh Presiden Jokowi. Kondisi tersebut, menurut dia, memerparah situasi pemberantasan korupsi. "Ini jadi masalah yang nggak disadari Pak Jokowi, nggak ada realisasi konkret," lanjut Kurnia.

Menurut Kurnia, kinerja KPK tak maksimal dalam sejumlah kasus besar korupsi seperti Bansos dan ekspor benih lobster. Menurut dia, KPK gagal mendalami kasus tersebut hingga ke akar-akarnya."Kualitas penanganan perkara buruk, bagus di konpers saja. Sebenarnya masih ada yang lain yang bisa diusut," ujarnya.

Dia tak terkejut ketika nilai IPK Indonesia kian merosot. Hal itu menurutnya dapat disimak dari politik hukum yang dijalankan Pemerintah selama ini. "IPK anjlok bukan kabar mengejutkan, sudah diprediksi sejak awal ketika arah politik hukum pemberantasan korupsi makin melenceng," ujar Kurnia.

Kurnia juga menuding Presiden Jokowi tak memahami situasi terkini pemberantasan korupsi. Bahkan ia menduga ada kepanikan di lingkaran Presiden Jokowi ketika skor IPK merosot. Presiden Jokowi memang sempat mengumpulkan Menko Polhukam Mahfud MD, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua KPK Firli Bahuri usai skor IPK keluar.

"Pak Jokowi bilang pemerintah tidak pernah lelah pemberantasan korupsi, Pak Jokowi nggak punya pengetahuan yang cocok soal kondisi riil pemberantasan korupsi. Ada nuansa kepanikan di Istana ketika IPK keluar," ujar Kurnia.

Dalam hal pengungkapan, terjadi penurunan IPK Indonesia pada 2022 ini menjadi titik terendah sejak 2015. Perolehan ini juga membuat posisi Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei atau melorot 14 tangga dari tahun 2021 yang mencapai pemeringkat 96.

Transparancy International Indonesia (TII) merilis IPK Indonesia 2022 mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori. Adapun skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Dari hasil itu, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Untuk Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup (skor 83), diikuti Malaysia (47), Timor Leste (42), Vietnam (42), Thailand (36), Indonesia (34), Filipina (33), Laos (31), Kamboja (24), serta Myanmar (23).