Hutan Mangrove, Strategi Indonesia Hadapi Perubahan Iklim

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Bali dengan meninjau Mangrove Conservation Forest di Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada Kamis, 2 Desember 2021.

Kepala Negara mengatakan, hutan mangrove yang disiapkan untuk dikunjungi oleh para pemimpin delegasi Group of Twenty (G20) pada 2022 mendatang, menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam penanganan perubahan iklim.

"Ini akan menunjukkan nantinya keseriusan kita merestorasi hutan mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, merestorasi hutan gambut, dan merestorasi lahan-lahan kritis yang ada di negara kita. Saya kira komitmen itu yang ingin kita tunjukkan secara konkret, secara riil di lapangan. Nanti 20 kepala negara akan kita ajak semuanya ke sini,” tutur Presiden.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dyah Murtiningsih menuturkan bahwa rehabilitasi mangrove ini merupakan bentuk kerja sama dengan berbagai pihak. Dyah optimistis hutan mangrove tersebut akan siap dikunjungi para pemimpin delegasi G20.

“Kita juga sudah mengundang para ahli untuk membahas terkait dengan persemaian mangrove yang akan kita bangun di sini. Kita optimistis, yakin karena dengan bersama-sama dengan kementerian yang lain juga kita akan bersama-sama membangun, sehingga pada saatnya pada bulan Oktober kita sudah akan siap untuk menerima kunjungan dari anggota G20,” ucapnya.

Dyah menuturkan bahwa upaya ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dalam upaya rehabilitasi mangrove.

“Kalau kita melihat Tahura (Taman Hutan Raya) Ngurah Rai ini dulunya adalah tambak terbuka tahun 1992 dengan upaya yang sangat maksimal sehingga lokasi ini ataupun Tahura ini mangrovenya bisa terbangun dengan baik,” lanjutnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat meninjau hutan mangrove tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono dan Gubernur Bali Wayan Koster.